CirebonShare.com – CIREBON, 11 Juli 2025 – Anggaran infrastruktur Cirebon dipangkas sebesar Rp62,3 miliar. Pemangkasan ini berdampak besar terhadap sejumlah proyek penting, terutama perbaikan jalan dan pembangunan irigasi di wilayah Kabupaten Cirebon. Pemerintah daerah kini harus memutar otak agar pembangunan tidak terhenti total.
Kondisi ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon yang digelar belum lama ini. Agenda utama rapat tersebut adalah mendengarkan jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, H Hasan Basori SE MSi, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman (Jigus), yang mewakili Bupati H Imron.
Instruksi Pusat Pengaruhi Alokasi Dana
Menurut Jigus, pengurangan ini bukan diputuskan secara sepihak oleh daerah. Kebijakan ini merupakan imbas dari program efisiensi belanja pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 29 Tahun 2025.
“Total penurunan alokasi dana transfer ke daerah mencapai Rp62,3 miliar,”
— H Agus Kurniawan Budiman, Wakil Bupati Cirebon
Ia menjelaskan bahwa dari total itu, Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang Rp13 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik berkurang Rp49,3 miliar.
Proyek Jalan dan Irigasi Terdampak Paling Besar
Yang paling terdampak dari penyesuaian anggaran infrastruktur Cirebon adalah proyek perbaikan jalan dan pembangunan irigasi. Keduanya berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Anggaran untuk dua proyek strategis ini dipangkas hingga Rp38,5 miliar.
“Di Dinas PUTR tidak terjadi pemangkasan internal, hanya penyesuaian berdasarkan aturan yang berlaku,”
tegas Jigus dalam rapat.
Untuk mengurangi dampak dari pemangkasan tersebut, Pemkab Cirebon mengajukan tambahan dana lebih dari Rp19 miliar dalam APBD Perubahan 2025 guna menopang proyek infrastruktur.
Risiko terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Jigus juga mengakui bahwa pemangkasan anggaran infrastruktur Cirebon berisiko memperlambat pembangunan dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Efek domino dari pengurangan ini bisa meluas, terutama di sektor pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung,”
kata Jigus.
Karena itu, Pemkab kini memprioritaskan penyesuaian anggaran secara selektif agar program pembangunan tetap berjalan meskipun dengan anggaran terbatas.
Proses APBD Perubahan Masih Berlangsung
Rapat paripurna tersebut adalah bagian dari rangkaian pembahasan APBD Perubahan Tahun 2025. Pemerintah dan DPRD masih terus menyusun strategi agar prioritas pembangunan tetap terjaga.
Beberapa fraksi DPRD menyoroti pemangkasan ini dan mendorong pemerintah daerah untuk tetap memprioritaskan anggaran infrastruktur Cirebon. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi sorotan dalam proses penganggaran ulang.
Kebijakan Efisiensi Jadi Tantangan Daerah
Program efisiensi dari pemerintah pusat dimaksudkan agar belanja negara lebih efektif. Namun, hal itu menjadi tantangan besar bagi daerah seperti Cirebon yang sangat bergantung pada dana transfer pusat.
“Saat transfer pusat menurun, kita harus cerdas dalam menyusun skala prioritas,”
ungkap salah satu anggota DPRD yang hadir dalam rapat.
Kondisi ini memaksa pemerintah daerah lebih kreatif dan berhati-hati dalam merancang ulang program-program pembangunan.
Pemkab Upayakan Keseimbangan
Meskipun tekanan fiskal cukup besar, Pemkab Cirebon tetap berupaya menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Salah satu langkah nyata adalah dengan mengajukan tambahan dana untuk sektor infrastruktur.
“Pengurangan anggaran bukan berarti menghentikan proyek, tapi menyusun ulang skala prioritas,”
jelas Jigus.
Perlu Dukungan Bersama
Sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat sangat penting dalam menghadapi situasi ini. Dukungan publik dan pengawasan dari DPRD diperlukan agar proyek pembangunan tetap bisa dilaksanakan.
“Transparansi menjadi kunci agar masyarakat tetap percaya,”
pungkas Jigus.
Kesimpulan: Ujian Manajemen Anggaran Daerah
Pemangkasan anggaran infrastruktur Cirebon menjadi ujian nyata bagi ketangguhan manajemen fiskal daerah. Pemkab dituntut untuk lebih cermat, adaptif, dan inovatif dalam merespons kondisi ini.
Meski jumlah anggaran berkurang drastis, komitmen terhadap pembangunan dan pelayanan publik harus terus dijaga. Kolaborasi dan ketegasan dalam menyusun prioritas menjadi kunci agar roda pembangunan tidak berhenti di tengah jalan.
