CirebonShare.com – CIREBON, 21 Juli 2025 – Bupati Imron pakai uang pribadi untuk membiayai perjalanan dinas ke luar kota. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Cirebon, H. Imron, saat menjelaskan kebijakan efisiensi anggaran yang telah diberlakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon sejak awal tahun 2025.
“Kan efisiensi, jadi saya sering juga pakai uang sendiri untuk keperluan perjalanan dinas dan keperluan dinas lainnya,” kata Imron, dikutip dari Harian Radar Cirebon.
Bupati Imron Pakai Uang Pribadi sebagai Bentuk Komitmen Efisiensi
Langkah Bupati Imron yang menggunakan dana pribadi untuk dinas luar kota menjadi sorotan. Di tengah pemotongan anggaran hingga 50 persen, ia mencontohkan cara bersikap hemat tanpa mengorbankan tanggung jawab. Kebijakan ini juga menjadi bukti bahwa efisiensi bukan hanya slogan, tetapi dijalankan secara nyata.
Tidak hanya berlaku untuk dirinya, kebijakan penghematan itu juga mencakup perjalanan dinas Wakil Bupati, pejabat eselon, hingga kepala SKPD. Semua dituntut untuk menyeleksi kegiatan luar kota yang benar-benar penting.
Efisiensi Anggaran Jadi Prioritas Pemkab Cirebon
Sejak awal tahun, Pemkab Cirebon fokus menerapkan efisiensi anggaran secara menyeluruh. Belanja perjalanan dinas termasuk yang paling pertama dipangkas. Dengan hanya menganggarkan Rp500 juta untuk perjalanan dinas tahun 2025, anggaran tersebut mengalami penurunan drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mencapai Rp1 miliar.
“Termasuk perjalanan dinas saya dan wakil bupati juga ikut dipangkas. Ini bagian dari efisiensi menyeluruh,” jelas Imron.
Langkah ini dilakukan agar APBD bisa lebih banyak diarahkan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Bupati Imron Tekankan Seleksi Ketat Kegiatan Dinas
Dalam setiap rapat internal, Bupati Imron selalu menekankan pentingnya menyaring kegiatan dinas luar kota. Menurutnya, jika sebuah undangan atau acara tidak memberi maslahat langsung bagi masyarakat Kabupaten Cirebon, maka lebih baik tidak dihadiri.
“Kalau tidak penting dan tidak maslahat, gak usah berangkat,” tegasnya.
Kebijakan tersebut berlaku menyeluruh dan tanpa kompromi. Imron menegaskan bahwa efektivitas dan manfaat untuk rakyat menjadi tolok ukur utama sebelum menyetujui keberangkatan pejabat ke luar daerah.
Dana Perjalanan Dinas Habis di Tengah Tahun
Kabag Umum Setda Kabupaten Cirebon, Sunanto, membenarkan bahwa anggaran perjalanan dinas sudah habis sejak Juni 2025. Hal itu terjadi karena banyaknya undangan dari pemerintah pusat dan provinsi yang sifatnya wajib dihadiri.
“Anggaran perjadin kami hanya Rp500 juta tahun ini, dan itu sudah habis di pertengahan tahun,” ungkap Sunanto.
Undangan tersebut tidak bisa ditolak karena sifatnya formal dan menyangkut koordinasi lintas pemerintahan. Dalam sebulan, kepala daerah bisa menerima lima hingga sepuluh undangan yang harus dihadiri langsung.
Bupati Imron Pakai Uang Pribadi di Tengah Tekanan Undangan Resmi
Situasi tersebut membuat Bupati Imron pakai uang pribadi sebagai solusi sementara. Karena banyak undangan yang tidak bisa dihindari, beliau memilih tetap hadir meski tidak lagi mendapatkan biaya dari APBD.
“Kalau memang penting, saya tetap datang. Kadang pakai dana pribadi karena anggaran daerah sudah habis,” jelasnya.
Tindakan ini sekaligus menjadi contoh bahwa pelayanan publik dan koordinasi antar-lembaga tetap berjalan meski dalam keterbatasan anggaran.
Pemkab Minta Pemerintah Pusat Konsisten dalam Efisiensi
Sunanto juga menyoroti ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan realitas di lapangan. Meski pusat menyerukan efisiensi, undangan untuk rapat fisik terus mengalir setiap pekan.
“Kalau memang efisiensi, semestinya rapat bisa digelar secara daring. Sekarang sudah ada Zoom dan teknologi lainnya,” ujarnya.
Pihak Pemkab Cirebon berharap pemerintah pusat dan provinsi bisa lebih fleksibel dengan menyediakan opsi rapat daring agar tidak membebani daerah yang sedang melakukan penghematan.
Bupati Imron Pakai Uang Pribadi Tanpa Mengganggu Pelayanan
Meski menggunakan dana pribadi untuk bepergian, Bupati Imron memastikan pelayanan publik tetap optimal. Semua kebijakan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan pada keperluan seremonial atau simbolis.
“Kalau memang perlu hadir dan bermanfaat untuk masyarakat, saya datang. Tapi kalau hanya seremonial, lebih baik tidak usah,” tegasnya lagi.
Keseimbangan antara efisiensi dan tanggung jawab menjadi fokus utama dalam menjalankan roda pemerintahan saat ini.
Harapan Rapat Virtual Jadi Solusi Efisiensi Nasional
Dalam era digital saat ini, rapat daring dinilai sebagai langkah tepat untuk mendukung efisiensi nasional. Pemkab Cirebon mendorong agar metode ini digunakan secara luas agar tidak hanya menghemat biaya, tapi juga waktu dan tenaga.
“Kita sudah masuk era digital. Koordinasi antar-pemerintah bisa dilakukan lewat Zoom atau aplikasi lainnya,” ucap salah satu staf ahli Pemkab.
Jika diterapkan secara serius, metode ini bisa mengurangi tekanan anggaran dan membuka ruang lebih besar bagi program prioritas.
Kesimpulan: Bupati Imron Pakai Uang Pribadi demi Efisiensi
Langkah Bupati Imron pakai uang pribadi untuk perjalanan dinas luar kota menunjukkan bentuk nyata efisiensi. Dengan tegas menolak acara yang tidak membawa manfaat dan memilih hadir hanya jika penting, ia mengedepankan kepentingan masyarakat. Di tengah keterbatasan anggaran, komitmen itu menjadi teladan bagi jajaran pemerintah daerah lainnya.
Melalui pendekatan digital dan seleksi kegiatan yang ketat, Pemkab Cirebon berharap efisiensi anggaran tidak hanya menjadi slogan, tapi benar-benar dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
BACA JUGA : TPA Kopi Luhur Masih Open Dumping, Warga Desak Aksi Nyata
