CirebonShare.com – Kota Cirebon, 25 Agustus 2025 – Demo PBB Kota Cirebon Batal setelah Gerakan Rakyat Cirebon (GRC) menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Walikota Cirebon Effendi Edo. Keputusan tersebut diambil usai audiensi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di Gedung Setda Kota Cirebon pada Minggu, 24 Agustus 2025.
Rencana aksi unjuk rasa yang semula dijadwalkan pada 11 September 2025 dipastikan dibatalkan. GRC menilai, seluruh tuntutan yang hendak disuarakan telah diterima dengan baik oleh pemerintah kota.
Aspirasi GRC Terkait Kenaikan PBB
Koordinator Lapangan GRC, Reno Sukriano, menjelaskan bahwa audiensi dilakukan untuk menyampaikan keresahan masyarakat terkait penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
“Alhamdulillah hari ini kami hadir dengan niat baik, memenuhi undangan Pak Wali Kota untuk menyampaikan aspirasi. Fokus kami adalah terkait penyesuaian PBB-P2 dan optimalisasi perusahaan daerah agar ke depan bisa lebih baik,” ujarnya.
Menurut Reno, aspirasi masyarakat bukan menolak pajak sepenuhnya, melainkan meminta agar rumah tinggal masyarakat tidak mengalami kenaikan tarif PBB.
“Kami minta rumah tinggal tidak dinaikkan, tapi kalau rumah tinggal difungsikan untuk bisnis dan kapasitas besar silakan naik, demi peningkatan PAD,” jelasnya.
GRC Tegaskan Independen
Dalam kesempatan itu, Reno juga menegaskan bahwa GRC berdiri secara independen dan tidak memiliki keterkaitan dengan gerakan lain.
“Kami berdiri sendiri atas nurani, agar persoalan di masyarakat bisa diselesaikan secara baik bersama pemerintah,” tegasnya.
Langkah ini, menurutnya, murni untuk menjaga kepentingan warga Cirebon dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak memberatkan masyarakat kecil.
Dukungan untuk Pemerintah dengan Catatan
Meski sempat mengkritisi penyesuaian PBB, GRC tetap mendukung pemerintah sepanjang kebijakan yang dibuat tidak merugikan warga. Reno menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya hanya ingin menjaga Cirebon tetap kondusif, aman, dan damai.
“Kami hanya ingin Cirebon kondusif, aman, damai, dan pembangunan bisnis bisa berjalan maksimal,” pungkasnya.
Respons Walikota Cirebon Effendi Edo
Walikota Cirebon Effendi Edo menyambut baik masukan dari GRC. Menurutnya, kritik dan aspirasi dari masyarakat adalah bagian penting dalam menjalankan pemerintahan.
“Buat saya, sebagai Kepala Daerah, bisa dikunjungi oleh kawan-kawan GRC itu sebuah kehormatan. Tadi kita bicara kondusif, semua masukan jadi perhatian pemerintah,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan terkait PBB maupun isu lainnya akan dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Terkait PBB dan hal lainnya, saya butuh masukan seperti ini. Maka apa yang direncanakan 11 September sudah selesai hari ini. Insya Allah aksi dibatalkan karena aspirasi sudah disampaikan,” tambahnya.
Latar Belakang: Polemik PBB di Kota Cirebon
Apa Itu PBB-P2?
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan di wilayah perkotaan maupun perdesaan. PBB menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah kota.
Di Cirebon, penyesuaian tarif PBB-P2 dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Namun, kebijakan ini sempat menuai pro dan kontra.
Kenapa Ada Penolakan?
Bagi sebagian warga, kenaikan tarif dianggap membebani, terutama bagi keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah yang hanya menempati rumah tinggal.
Namun, pemerintah berargumen bahwa penyesuaian dilakukan secara proporsional. Artinya, kenaikan lebih difokuskan pada bangunan bernilai tinggi, kawasan komersial, serta properti yang digunakan untuk bisnis.
Dampak Sosial dan Ekonomi Kenaikan PBB
- Bagi Masyarakat Biasa
- Kenaikan PBB bisa menambah beban biaya tahunan.
- Namun, jika rumah tinggal dikecualikan dari kenaikan, masyarakat kecil relatif tidak terdampak.
- Bagi Dunia Usaha
- Properti bisnis, ruko, dan gedung perkantoran kemungkinan besar akan mengalami kenaikan tarif.
- Hal ini diharapkan mendorong kontribusi lebih besar dari sektor bisnis terhadap pembangunan daerah.
- Bagi Pemerintah Kota
- Penerimaan PBB yang lebih tinggi akan menambah PAD.
- Dana tersebut bisa dialokasikan untuk pembangunan jalan, drainase, fasilitas umum, dan layanan publik lainnya.
Analisis: Mengapa Demo Bisa Batal?
- Dialog Efektif
Dengan adanya audiensi, tuntutan masyarakat dapat tersampaikan langsung tanpa harus turun ke jalan. - Sikap Akomodatif Pemerintah
Walikota menunjukkan keterbukaan terhadap kritik dan masukan, sehingga masyarakat merasa dihargai. - Kondisi Sosial Kota
Menghindari aksi unjuk rasa besar dianggap langkah tepat untuk menjaga stabilitas sosial, keamanan, dan iklim investasi.
Perspektif Tokoh Masyarakat
Selain pemerintah dan GRC, sejumlah tokoh masyarakat juga menyambut baik keputusan pembatalan demo. Menurut mereka, dialog adalah cara terbaik menyelesaikan persoalan publik.
“Kalau bisa duduk bersama seperti ini, tentu lebih baik. Demo hanya jalan terakhir jika suara masyarakat tidak didengar. Tapi kalau pemerintah terbuka, ya tidak perlu aksi turun ke jalan,” ujar seorang tokoh RW di Kecamatan Lemahwungkuk.
Harapan ke Depan
Dengan aspirasi yang sudah disampaikan, masyarakat berharap kebijakan PBB ke depan bisa lebih adil, transparan, dan berpihak pada warga kecil. Pembatalan Demo PBB Kota Cirebon menjadi momentum penting agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan warga.
Pemerintah Kota Cirebon juga diharapkan konsisten membuka ruang dialog dengan berbagai kelompok masyarakat, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan bersama.
Kesimpulan
Kasus pembatalan Demo PBB Kota Cirebon menunjukkan bahwa komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat mampu meredam potensi konflik. Aspirasi yang disampaikan secara langsung menjadi solusi yang lebih efektif dibanding konfrontasi.
Langkah GRC dan Walikota Cirebon bisa menjadi contoh bahwa kebijakan publik sebaiknya dibangun di atas musyawarah, keterbukaan, dan kepentingan bersama.
BACA JUGA : Tarif PBB Kota Cirebon Dikaji Ulang Walikota Edo
BACA JUGA : Edit Foto Asusila, Puluhan Siswi SMA di Cirebon Jadi Korban
JANGAN LEWATKAN !! : Pasang Iklan Gratis di CirebonShare.com Selama Agustus
