CirebonShare.com – Kota Cirebon, 16 Agustus 2025 – Warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Cirebon (GRC) akan menggelar demo tolak kenaikan PBB pada 11 September. Mereka menilai kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan yang mencapai 1.000 persen memberatkan masyarakat. Massa rencananya akan berkumpul di depan Balaikota Cirebon dan DPRD Kota Cirebon. Para pengunjuk rasa berharap pemerintah segera membatalkan kebijakan yang menekan keuangan warga.
Massa Akan Berkumpul di Balaikota dan DPRD
Reno, Koordinator GRC, menegaskan bahwa warga menolak kebijakan kenaikan PBB karena membebani kalangan menengah ke bawah. Ia menyatakan bahwa aksi ini melibatkan sekitar 10 ribu orang. Reno menekankan bahwa mereka ingin menunjukkan perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat dan menuntut pemerintah mendengar aspirasi warga.
Warga meminta pemerintah menjelaskan secara rinci dasar kenaikan PBB, termasuk metode perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Mereka ingin memahami keputusan fiskal dengan jelas agar dapat menerima kebijakan dengan wajar.
Kritik terhadap Penyebaran Flyer ‘Hoax’
GRC mengkritik BPKPD Kota Cirebon karena menyebarkan flyer digital yang berisi tuduhan hoax soal kenaikan PBB. Reno mengatakan penyebaran flyer itu menimbulkan kebingungan dan melukai prinsip etika serta tata kelola pemerintahan. Warga menuntut agar pemerintah membuka informasi terkait dasar kenaikan PBB dan NJOP secara transparan.
Ia menambahkan bahwa pemerintah harus menyampaikan metode perhitungan NJOP secara adil dan terbuka, bukan hanya mengacu pada harga jual rata-rata historis. Reno menekankan bahwa tanah hasil pewarisan, hibah, atau tukar menukar tidak seharusnya dinilai setara dengan tanah yang diperjualbelikan. Bangunan yang sudah habis umur ekonomisnya juga tidak layak dinilai sama dengan bangunan baru.
Mekanisme Keringanan Pajak Perlu Dievaluasi
GRC menyoroti prosedur keringanan PBB yang mengharuskan warga “dinyatakan miskin” melalui surat keterangan kelurahan. Mereka menilai mekanisme ini tidak etis dan seolah memaksa warga mengemis untuk mendapatkan haknya. Warga menuntut mekanisme yang manusiawi dan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Mereka juga menekankan perlunya membedakan penilaian NJOP untuk wilayah komersial dan non-komersial, meskipun berada di satu zona administrasi. GRC mendorong penerapan prinsip penilaian properti yang menggabungkan nilai wajar tanah dengan penyusutan bangunan secara objektif agar kebijakan PBB tidak memberatkan warga.
Jalur Hukum Terkait Flyer Hoax
GRC berencana menempuh jalur hukum pidana dan perdata terkait penyebaran flyer hoax. Adji Priatna dari GRC menegaskan bahwa tindakan oknum ASN yang menyebarkan informasi menyesatkan melanggar UU ASN, PP Disiplin PNS, dan UU ITE. Menurutnya, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
GRC menekankan bahwa ASN harus menjaga netralitas, profesionalisme, dan etika komunikasi publik. Mereka meminta ASN menyampaikan informasi secara profesional dan tidak memprovokasi masyarakat.
Ajakan Dialog Terbuka
GRC mengajak BPKPD menghentikan pola komunikasi yang memojokkan warga. Mereka menuntut dialog terbuka dan debat publik yang menghormati hak masyarakat menyampaikan pendapat. Warga menekankan bahwa pelayanan publik bukan hanya administrasi birokrasi, tetapi juga tentang memahami kondisi rakyat dan memberikan layanan yang adil.
Persiapan dan Partisipasi Massa
GRC melakukan sosialisasi ke berbagai kelurahan, komunitas, dan media sosial untuk memastikan partisipasi maksimal pada demo 11 September. Panitia memperkirakan massa mencapai 10 ribu orang, termasuk pemuda, pekerja, dan kalangan menengah ke bawah. Mereka menegaskan bahwa demonstrasi akan berlangsung tertib, aman, dan sesuai aturan hukum.
Edukasi Publik dan Dampak Kebijakan
Demo Tolak Kenaikan PBB bertujuan tidak hanya sebagai protes, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik. Warga ingin pemerintah memahami tekanan ekonomi akibat kenaikan PBB dan membuka ruang dialog sebelum kebijakan diterapkan. Transparansi dan keadilan fiskal menjadi tuntutan utama agar masyarakat tidak merasa terbebani.
GRC menekankan perlunya komunikasi pemerintah yang jelas dan profesional. Informasi yang transparan akan mencegah konflik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Harapan Warga dan Evaluasi Kebijakan
Masyarakat berharap demo 11 September menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan PBB, memperbaiki mekanisme penilaian NJOP, dan memastikan kebijakan fiskal Kota Cirebon lebih adil. GRC menegaskan bahwa aksi ini mewakili aspirasi warga yang ingin terdengar dan dipertimbangkan dalam setiap keputusan kebijakan publik.
Demo Tolak Kenaikan PBB di Kota Cirebon menjadi langkah warga mendorong pemerintah membuka dialog dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Warga berharap pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan yang memberatkan agar fiskal Kota Cirebon lebih transparan dan pro-rakyat.
BACA JUGA : Kenaikan PBB Kota Cirebon Masih Jadi Sorotan
BACA JUGA : Kenaikan PBB Kota Cirebon, Warga Minta Pembatalan
JANGAN LEWATKAN!! : Pasang Iklan Gratis di CirebonShare.com Selama Agustus
