CirebonShare.com – Kabupaten Cirebon, 14 Agustus 2025 – Kinerja DPUTR Kabupaten Cirebon kembali menjadi sorotan utama Forum Komunikasi Investor Cirebon (FKIC). Capaian instansi yang menangani infrastruktur, tata ruang, dan pekerjaan umum ini dinilai terus menurun dari tahun ke tahun, hingga mencapai titik terendah pada 2025, tepat di awal periode kedua kepemimpinan Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg.
Mantan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024, Yoga Setiawan SE, menyampaikan penilaiannya mengenai kondisi DPUTR saat ini. Menurut Yoga, kemerosotan kinerja DPUTR terlihat jelas dari capaian proyek fisik yang tidak maksimal dan ketertinggalan serapan anggaran. Ia menekankan pentingnya langkah tegas dari pemerintah daerah untuk membenahi instansi strategis ini.
“Tahun ini adalah puncak kemunduran DPUTR. Maka saya minta Bupati segera membenahi internal PUPR,” ujar Yoga, Rabu (13/8/2025).
Dinasti Internal dan Tantangan Kepemimpinan
Yoga menyoroti adanya praktik dinasti di internal DPUTR yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas. Instruksi dari pimpinan, kata Yoga, sering diabaikan sehingga langkah perbaikan perlu dilakukan secara tegas agar kondisi tidak berlarut.
Selain itu, Yoga menilai, evaluasi terhadap pejabat lama yang pernah menjabat juga penting. Mantan Kepala Dinas (Kadis) Iwan Rizki disebutnya perlu dimintai pertanggungjawaban karena lama memimpin dinas. Saat ini, posisi komando DPUTR berada di tangan Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Tommy Hendrawan. Yoga menegaskan, Tommy sebagai orang lama juga bertanggung jawab atas kondisi kinerja yang menurun.
“Kemarin jadi sekdis saja bisa ngatur, apalagi sekarang jadi Plt Kadis,” sindir Yoga.
Penyerapan Anggaran yang Tertinggal
Salah satu indikator kemunduran DPUTR adalah penyerapan anggaran. Yoga mengungkapkan, dalam bidang peningkatan jalan, DPUTR hanya mampu melelang sekitar 40 paket pekerjaan dari anggaran murni, dan sebagian tender batal. Sementara itu, anggaran perubahan sudah disahkan, tetapi implementasinya masih tertunda.
“Ini jelas masalah. Bagaimana mau jalan, anggaran murni saja belum terserap separuh, sementara anggaran perubahan sudah diketok palu tapi belum digarap,” ungkap Yoga.
Ia juga memperingatkan kemungkinan masalah saat penagihan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Penyerapan anggaran yang lambat bisa menimbulkan kesulitan administrasi dan mengganggu target pembangunan infrastruktur.
Perbandingan Tahun ke Tahun
Yoga menekankan pentingnya melihat kinerja DPUTR secara kontinu, bukan hanya di akhir tahun anggaran. Menurutnya, masyarakat dapat membandingkan kondisi Agustus 2025 dengan Agustus tahun sebelumnya. Dari perbandingan tersebut, penyerapan anggaran jauh tertinggal, dan sisa waktu yang ada diyakini tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan.
“Satu-satunya cara adalah Bupati bertindak cepat mengganti orang-orang yang tidak berkompeten di DPUPR,” tegasnya.
BACA JUGA : Bawaslu Majalengka Edukasi Siswa SMKN 1 Panyingkiran
Dampak pada Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Forum Komunikasi Investor Cirebon juga menyoroti dampak langsung dari kemunduran kinerja DPUTR terhadap masyarakat. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sanitasi, tata ruang, dan bangunan gedung berpotensi terganggu. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat anggaran untuk peningkatan jalan pada tahun berikutnya direncanakan meningkat signifikan.
“Kalau orang teknisnya itu-itu saja, kualitasnya sudah bisa dinilai. PUPR itu butuh orang yang berkomitmen membangun infrastruktur lebih baik, bukan mencari keuntungan golongan,” tambah Yoga.
Langkah Perbaikan yang Disarankan
Dalam rangka membenahi kinerja DPUTR, Yoga memberikan beberapa saran strategis:
- Evaluasi Internal: Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat DPUTR, termasuk mantan Kadis dan pejabat lama yang masih menjabat.
- Penggantian Pejabat Tidak Kompeten: Orang-orang yang terbukti tidak mampu menjalankan tugas harus segera diganti.
- Pemantauan Penyerapan Anggaran: Anggaran murni dan perubahan harus diawasi secara ketat agar proyek dapat berjalan sesuai jadwal.
- Peningkatan Kapasitas SDM: DPUTR membutuhkan personel teknis yang kompeten dan berkomitmen membangun infrastruktur berkualitas.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Setiap langkah perbaikan harus disertai laporan terbuka agar masyarakat dan investor dapat memantau progres pembangunan.
Yoga menekankan, langkah cepat sangat penting untuk menghindari gangguan terhadap pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Tanggapan Pemerintah dan Harapan Investor
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPUTR Kabupaten Cirebon belum memberikan tanggapan resmi terkait sorotan FKIC. Namun, Forum Komunikasi Investor menekankan, perbaikan internal tidak hanya penting untuk efisiensi anggaran, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat.
Ketua FKIC menambahkan, keberadaan investor yang sehat dan aktif membutuhkan kepastian administrasi dan proyek yang berjalan lancar. Kinerja DPUTR yang menurun dapat menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dan proyek strategis di Kabupaten Cirebon.
“Investor tidak hanya melihat peluang, tapi juga eksekusi. Kalau proyek macet karena masalah internal, investor bisa mundur, dan itu merugikan masyarakat,” jelasnya.
BACA JUGA : Bank Indonesia Cirebon Jaga Inflasi dan Dukung UMKM
Tantangan Tahun Depan
Menghadapi tahun anggaran berikutnya, FKIC menegaskan perlunya perbaikan manajemen proyek di DPUTR. Anggaran yang meningkat harus diimbangi dengan SDM yang mumpuni, proses tender yang efisien, dan pengawasan internal yang ketat.
Selain itu, penguatan tata kelola dan transparansi menjadi kunci agar kemunduran yang terjadi pada tahun ini tidak berulang di masa depan. FKIC mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah proaktif, bukan reaktif, dalam menata ulang DPUTR.
Kesimpulan
Kinerja DPUTR Kabupaten Cirebon menghadapi tantangan serius pada awal periode kedua kepemimpinan Bupati Drs H Imron MAg. Sorotan dari mantan anggota DPRD dan Forum Komunikasi Investor menekankan perlunya evaluasi internal, pergantian pejabat tidak kompeten, dan peningkatan kapasitas SDM.
Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti sorotan ini agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lancar, penyerapan anggaran meningkat, dan masyarakat merasakan dampak positifnya secara langsung.
Dengan langkah yang tepat, DPUTR Kabupaten Cirebon bisa kembali menorehkan kinerja optimal dan menjadi ujung tombak pembangunan yang berkualitas di daerah ini.
JANGAN LEWATKAN !! : Pasang Iklan Gratis di CirebonShare.com Selama Agustus
