CirebonShare.com – 29 Juli 2025, Cirebon – Masyarakat Desa Tonjong, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, menaruh harapan besar pada janji pembangunan yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Sayangnya, hingga akhir Juli 2025, janji yang disampaikan pada kunjungan bulan Juni itu belum menunjukkan perkembangan berarti. Alhasil, keresahan mulai tumbuh di tengah masyarakat.
Dalam kunjungannya, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengucurkan dana sebesar Rp20 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Desa Tonjong. Ia menyebutkan dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan desa, peningkatan saluran irigasi, dan penyediaan fasilitas publik lainnya. Namun, sejauh ini, tidak satu pun proses pembangunan dimulai.
Warga Tagih Realisasi Janji Pembangunan
Warga mengungkapkan bahwa janji tersebut telah menumbuhkan optimisme. Namun, kenyataan di lapangan membuat mereka kecewa. Hingga kini, pemerintah belum mengirimkan informasi resmi mengenai tahap perencanaan, pelaksanaan, ataupun alokasi anggaran.
“Sudah hampir dua bulan, kami belum melihat satu pun truk proyek datang. Bahkan papan informasi pun belum dipasang,” ujar Saefudin (47), warga RT 05 RW 03, yang kesehariannya bekerja sebagai petani.
Menurut Saefudin, janji pembangunan Dedi Mulyadi membawa harapan besar bagi Desa Tonjong. Sayangnya, ketika harapan tersebut tidak segera diwujudkan, maka rasa percaya masyarakat pun mulai luntur.
Desa Tonjong Masih Tertinggal
Desa Tonjong merupakan salah satu desa yang terletak di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kondisinya mencerminkan ketertinggalan pembangunan di wilayah timur Kabupaten Cirebon. Banyak ruas jalan desa rusak parah, membuat mobilitas warga terganggu. Selain itu, sistem irigasi pertanian tidak mampu menunjang aktivitas warga yang mayoritas petani.
Menurut data desa, sekitar 60% warganya bergantung pada hasil pertanian. Sayangnya, kualitas panen menurun karena pengairan yang tidak optimal. Oleh karena itu, janji pembangunan senilai Rp20 miliar menjadi tumpuan harapan baru bagi mereka.
Raden Hamzaiya: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab
Raden Hamzaiya SHum, aktivis muda asal Cirebon Timur, yang turut hadir saat kunjungan gubernur, ikut bersuara. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada progres administratif, baik dalam bentuk dokumen anggaran maupun sosialisasi ke masyarakat.
“Pemerintah seharusnya memberi penjelasan resmi. Jika memang ada kendala, sampaikan secara terbuka,” kata Hamzaiya.
Ia menambahkan, ketika seorang kepala daerah mengucapkan janji di hadapan publik, maka hal tersebut bukan hanya pernyataan politis, melainkan kontrak moral. Oleh sebab itu, pemerintah tidak boleh membiarkan janji tersebut menguap begitu saja.
Transparansi Jadi Kunci
Menurut Hamzaiya, komunikasi terbuka dari pihak pemerintah sangat diperlukan. Bila memang ada dinamika anggaran atau kendala teknis, pemerintah perlu menyampaikannya kepada masyarakat. Keterbukaan ini penting agar tidak muncul prasangka buruk di tengah masyarakat.
“Jangan diam. Kalau ada hambatan, jelaskan. Kalau masih proses, umumkan. Itu akan membuat masyarakat tetap percaya,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa selama ini warga bersikap sabar. Mereka tidak langsung menuntut, tetapi hanya berharap janji pembangunan itu benar-benar direalisasikan.
Keterlibatan DPRD Jabar Sangat Diperlukan
Hamzaiya mendorong DPRD Provinsi Jawa Barat agar turut mengawal janji pembangunan tersebut. Menurutnya, DPRD punya fungsi pengawasan terhadap kinerja gubernur dan pelaksanaan APBD.
“Anggota DPRD harus turun ke daerah, jangan hanya fokus pada wilayah kota atau pusat pemerintahan. Desa Tonjong butuh perhatian,” ujarnya.
Ia juga meminta agar DPRD bisa mengumumkan kepada publik apakah anggaran tersebut telah disahkan atau belum, serta kapan realisasinya akan dimulai.
Ketimpangan Pembangunan di Cirebon Timur
Cirebon Timur seringkali menjadi wilayah yang tertinggal dalam agenda pembangunan. Hal ini terlihat dari kondisi infrastruktur yang buruk, kurangnya fasilitas kesehatan, serta minimnya sekolah negeri yang representatif.
“Selama ini, Cirebon Timur selalu dianaktirikan. Janji pembangunan ini seharusnya menjadi awal perubahan,” kata Hamzaiya.
Menurutnya, jika pemerintah benar-benar serius, maka pembangunan bisa menjadi alat pemerataan. Masyarakat pun bisa merasakan bahwa negara hadir di tengah-tengah mereka.
Pemerintah Kabupaten Perlu Bersinergi
Selain pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga seharusnya mengambil bagian aktif. Mereka bisa membantu dalam bentuk pemetaan kebutuhan prioritas dan mendorong realisasi teknis pembangunan.
“Pemerintah kabupaten jangan hanya menunggu. Mereka harus aktif menagih dan mendorong janji gubernur agar segera dilaksanakan,” ungkap Hamzaiya.
Bahkan, menurutnya, bila perlu pihak desa, kecamatan, dan kabupaten membuat forum bersama untuk menindaklanjuti janji tersebut.
Warga Siap Gotong Royong Jika Pembangunan Dimulai
Terlepas dari kekecewaan, warga Desa Tonjong tetap siap bergotong royong jika pembangunan benar-benar dimulai. Menurut tokoh masyarakat, Pak Wahid (62), masyarakat hanya menunggu aba-aba dari pemerintah.
“Kami siap bantu. Asal benar-benar dimulai. Jangan hanya janji,” katanya.
Ia menambahkan bahwa warga sangat ingin melihat perubahan. Terlebih, desa mereka sering dianggap sebagai wajah timur Jawa Barat. Jika wajah itu rusak, maka citra provinsi juga ikut tercoreng.
Membangun Kepercayaan Lewat Tindakan
Masyarakat tak ingin janji ini berakhir seperti kasus bonus Persib Bandung yang sempat ramai diperbincangkan karena tak kunjung cair. Menurut Hamzaiya, jika pemerintah tidak mau dicap ingkar, maka satu-satunya jalan adalah menepati ucapan dengan tindakan.
“Kepercayaan publik tidak dibangun dengan retorika, tapi lewat bukti. Mari kita dorong bersama agar pembangunan di Tonjong benar-benar terwujud,” tutup Hamzaiya.
Kesimpulan: Wujudkan Janji, Bangun Cirebon Timur
Janji pembangunan Dedi Mulyadi senilai Rp20 miliar bukan sekadar angka. Bagi masyarakat Desa Tonjong, janji itu adalah harapan akan perubahan yang nyata. Karena itu, pemerintah harus hadir, bukan hanya dalam pidato, tetapi dalam kerja konkret di lapangan.
Cirebon Timur sudah cukup lama menunggu. Kini saatnya janji ditepati. Warga tidak butuh janji baru. Mereka butuh tindakan nyata.
BACA JUGA : Insentif Daerah Penghasil Air, Harapan Baru Kuningan
BACA JUGA : Pencurian Tabung Gas Cirebon: Warga Tengahtani Resah
