CirebonShare.com – Kota Cirebon, 30 Oktober 2025 – kasus korupsi di Kota Cirebon menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang baru, Alamsyah, yang mulai memimpin hari ini dalam menghadapi sejumlah kasus penting yang masih berjalan, setelah pejabat lama, Muhamad Hamdan, resmi pindah jabatan menjadi Kepala Subdirektorat I.D pada Direktorat I Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung dan meninggalkan banyak catatan selama masa jabatannya.
Alamsyah memulai tugasnya dengan melakukan pertemuan internal di kantor Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan menetapkan prioritas kerja selama beberapa bulan ke depan. Ia langsung menegaskan komitmen untuk menyelesaikan semua kasus yang telah berjalan agar masyarakat dapat melihat hasil nyata penegakan hukum.
Muhamad Hamdan memimpin Kejari Kota Cirebon selama 1 tahun 4 bulan. Ia menyebut masa dinasnya di Kota Udang penuh tantangan, namun meninggalkan kesan mendalam. “Selama berdinas di Kota Cirebon, saya menghadapi berbagai tantangan dan pengalaman ini meninggalkan banyak pelajaran berharga,” ungkap Hamdan. Ia juga mengapresiasi dukungan Forkopimda dan kinerja para jaksa muda yang menunjukkan prestasi selama kepemimpinannya.
Hamdan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jika beberapa penanganan kasus belum mencapai hasil maksimal. “Saya meminta maaf kepada warga Kota Cirebon apabila selama masa kepemimpinan saya belum sepenuhnya memenuhi harapan warga,” tambahnya.
Kini, Alamsyah menghadapi tanggung jawab besar dalam menangani tiga kasus korupsi di Kota Cirebon yang masih dalam penyidikan dan penyelidikan, termasuk dugaan korupsi pembangunan Gedung Setda, kasus kredit macet BPR Bank Cirebon, dan penyalahgunaan Dana PIP di SMAN 7 Kota Cirebon.
3 Kasus Korupsi di Kota Cirebon yang Masih Berjalan
1. Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Setda Kota Cirebon
Kejaksaan menetapkan tujuh tersangka dalam kasus pembangunan Gedung Setda Kota Cirebon, termasuk mantan Walikota Nashrudin Azis. Tim penyidik menyelidiki aliran dana dan memeriksa keterangan anggota DPRD serta mantan anggota DPRD.
Penyidik mengantongi bukti dari PPATK dan terus menelusuri aliran dana serta keterlibatan pihak terkait. Alamsyah menegaskan, ia akan memastikan semua tersangka menghadapi proses hukum sesuai ketentuan dan menyelesaikan kasus ini dengan transparan.
Kasus Gedung Setda menjadi sorotan publik karena melibatkan mantan kepala daerah dan memiliki nilai kerugian negara yang besar. Penyidik memprioritaskan pendalaman bukti dan dokumen transaksi agar proses hukum berjalan efisien.
2. Kredit Macet BPR Bank Cirebon
Kasus kedua menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kredit BPR Bank Cirebon. Penyidik Kejari bekerja sama dengan BPK untuk meneliti transaksi yang menimbulkan kerugian negara. BPK meminta tambahan dokumen untuk memperkuat bukti penyimpangan.
Kasus ini melibatkan banyak orang dan saksi. Penyidik menelusuri setiap transaksi kredit dan menentukan pihak yang bertanggung jawab, termasuk dugaan penggelapan dana. Alamsyah berkomitmen menyelesaikan kasus ini secepat mungkin agar masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum.
3. Penyalahgunaan Dana PIP SMAN 7 Kota Cirebon
Kejaksaan menetapkan empat tersangka dalam kasus Dana PIP SMAN 7 Kota Cirebon. Satu tersangka berasal dari partai politik, dan tiga lainnya berasal dari pihak sekolah.
Kejaksaan mengumumkan kasus ini pada Juli 2025. Tersangka dari partai politik sudah menjalani hukuman penjara, sementara tiga tersangka dari pihak sekolah menjalani tahanan kota. Alamsyah menekankan, penyelesaian kasus ini akan membantu memperkuat pengawasan penggunaan dana PIP dan mencegah penyalahgunaan di masa depan.
Strategi Kajari Baru dalam Menangani Kasus Korupsi
Alamsyah mengatur strategi penanganan kasus dengan fokus pada tiga hal utama: transparansi, koordinasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Ia mengadakan pertemuan rutin dengan seluruh jajaran Kejaksaan, Forkopimda, serta pihak terkait.
“Setiap kasus yang kami tangani akan berjalan transparan, dan publik berhak mengetahui perkembangan setiap tahap penyidikan,” kata Alamsyah. Ia memastikan setiap bukti diperiksa secara teliti dan semua pihak yang terlibat menghadapi konsekuensi hukum.
Penggunaan sistem digital membantu tim penyidik memantau aliran dana dan mengidentifikasi pihak-pihak terkait. Strategi ini meningkatkan akurasi penyidikan dan mempercepat proses hukum.
Dukungan Masyarakat dan Tokoh Publik
Masyarakat Kota Cirebon menaruh harapan besar pada pejabat baru agar tiga kasus utama dapat segera diselesaikan. Tokoh masyarakat menilai keberhasilan penegakan hukum menjadi indikator profesionalisme aparat.
“Saya berharap pejabat baru dapat menuntaskan kasus yang selama ini belum ada kejelasan. Transparansi dan keadilan sangat penting,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Selain masyarakat, sektor pendidikan dan perbankan juga mengikuti perkembangan kasus Dana PIP dan BPR Bank Cirebon. Mereka menilai penanganan yang cepat dan tepat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi publik.
Peran Kejaksaan dalam Meningkatkan Penegakan Hukum
Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menekankan bahwa setiap tindakan penyidikan dan penyelidikan berjalan sesuai prosedur hukum. Penyidik bekerja sama dengan BPK, PPATK, dan lembaga terkait untuk memastikan bukti yang dikumpulkan valid dan sah.
Muhamad Hamdan menegaskan bahwa penanganan kasus korupsi memerlukan ketelitian tinggi. “Setiap kasus memiliki kompleksitas berbeda. Kami menegakkan hukum seadil-adilnya dengan memperhatikan setiap detail bukti,” ungkap Hamdan.
Alamsyah menambahkan, Kejaksaan memanfaatkan sistem digital untuk memantau aliran dana, mengidentifikasi pihak terlibat, dan mempercepat proses penyidikan. Pendekatan ini membantu menuntaskan kasus secara efisien dan tepat waktu.
Harapan Penegakan Hukum di Kota Cirebon
Pergantian Kajari menjadi momentum penting bagi penegakan hukum di Kota Cirebon. Masyarakat berharap kasus Gedung Setda, BPR Bank Cirebon, dan Dana PIP SMAN 7 dapat selesai tepat waktu.
Koordinasi yang baik, transparansi, serta dukungan publik menjadi faktor penentu keberhasilan. Alamsyah berkomitmen menuntaskan setiap kasus, memastikan prosedur hukum berjalan adil, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Kejaksaan Negeri Kota Cirebon fokus pada penegakan hukum yang kuat. Tim penyidik memeriksa setiap bukti dengan teliti, dan setiap tersangka menghadapi proses hukum tanpa pengecualian.
JANGAN LEWATKAN !! : Fun Run Ramayana Pace 2025 di Cirebon
BACA JUGA : Hari Sumpah Pemuda ke-97, KNPI Kota Cirebon Serukan Aksi Nyata
BACA JUGA : Kecelakaan Beruntun di Mundu Cirebon
