Kinerja Perangkat Desa dan Kuwu Diprotes Warga Hulubanteng

CirebonShare.com – Cirebon, 17 Juli 2025 –
Kinerja perangkat desa dan kuwu di Desa Hulubanteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, menuai kecaman keras dari puluhan warga. Mereka turun langsung ke jalan dan memadati area kantor desa dalam aksi protes yang memanas. Warga menilai aparat desa gagal menjalankan tugas mereka secara transparan, cepat, dan berpihak kepada masyarakat.

Ketidakpuasan Masyarakat Meningkat Tajam

Sejak pagi hari, puluhan warga dari berbagai dusun di Desa Hulubanteng telah berkumpul. Mereka membawa spanduk, pengeras suara, dan ikat kepala sebagai simbol perlawanan. Dengan semangat tinggi, para orator menyuarakan aspirasi warga yang merasa kecewa terhadap pelayanan publik desa.

Warga menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya adalah transparansi dalam pengelolaan dana desa, respons cepat terhadap pelayanan publik, dan pemberantasan praktik nepotisme dalam proses administrasi desa.

“Warga merasa kecewa karena perubahan yang dijanjikan belum tampak nyata sejak pemilihan kuwu,” ungkap seorang pemuda dalam orasi aksi damai.

Tidak Hanya Masalah Dana, Pelayanan Juga Disorot

Banyak warga mengaku kecewa karena pelayanan administrasi desa kerap lambat. Pengurusan surat menyurat sering kali tertunda hingga berhari-hari. Bahkan, beberapa warga menyatakan bahwa mereka diminta menyertakan ‘biaya tambahan’ yang tidak resmi untuk mempercepat proses administrasi.

Murni (48), seorang warga Dusun Dua, menjelaskan bahwa dirinya harus bolak-balik ke kantor desa selama seminggu hanya untuk mengurus surat keterangan domisili.

“Saya sudah tua, jalan kaki dari rumah ke balai desa. Tapi tiap hari selalu dibilang, ‘belum bisa’. Saya capek dan kecewa,” keluhnya kepada tim CirebonShare.

Reaksi Cepat Warga Terkait Proyek Infrastruktur

Selain pelayanan, warga juga menyoroti proyek-proyek infrastruktur desa yang dinilai tidak transparan dan kualitasnya buruk. Jalan lingkungan yang baru dibangun enam bulan lalu sudah mengalami kerusakan parah. Warga mencurigai adanya pengurangan kualitas material.

Pengamatan langsung ke lapangan menunjukkan bahwa badan jalan retak di banyak titik dan sebagian aspal terkelupas. Hal ini tentu membahayakan pengendara, terutama anak-anak yang menggunakan sepeda ke sekolah.

Sugandi (61), tokoh masyarakat setempat, menuturkan bahwa proyek tersebut tidak pernah diumumkan secara terbuka. Papan informasi proyek pun tidak pernah dipasang.

“Kita cuma bisa menebak-nebak siapa kontraktornya dan berapa biayanya. Harusnya semua itu disampaikan ke warga. Uang yang digunakan itu uang rakyat,” tegas Sugandi.

Kuwu Membantah Semua Tuduhan

Kuwu Desa Hulubanteng, Suyatna, akhirnya angkat bicara. Dalam wawancara khusus bersama CirebonShare, ia membantah tuduhan yang disampaikan oleh warga. Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan administrasi telah mengikuti prosedur dan semua proyek dikerjakan sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya).

“Kami terbuka terhadap kritik. Tapi tuduhan-tuduhan itu sangat tidak berdasar. Semua proses kami dokumentasikan dan bisa diperiksa,” ujar Suyatna.

Namun, pernyataan kuwu tidak memuaskan sebagian besar warga. Banyak yang menganggap bahwa bantahan tersebut hanya bentuk pembelaan diri tanpa solusi nyata.

DPRD dan Camat Akan Turun Tangan

Merespons gejolak ini, Camat Pabuaran, Ibu Sri Nurhayati, mengaku akan segera menurunkan tim verifikasi ke lapangan. Ia menyampaikan bahwa pihak kecamatan tidak akan tinggal diam terhadap protes warga.

“Kami akan memanggil kuwu dan perangkat desa untuk dimintai keterangan. Jika ditemukan pelanggaran, maka kami tidak akan ragu memberikan sanksi,” tegas Sri.

Selain itu, salah satu anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari dapil Pabuaran, Ahmad Husein, menyatakan kesiapannya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Jangan sampai rakyat merasa dikhianati. Perangkat desa adalah pelayan masyarakat, bukan sebaliknya,” ujar Ahmad Husein.

Tuntutan Transparansi dan Reformasi Desa Menguat

Aksi ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk mendorong reformasi pelayanan publik di desa. Para demonstran menyuarakan beberapa poin penting yang harus diperbaiki, yaitu:

Publikasi anggaran desa secara berkala dan terbuka.
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi.
Pembentukan tim pengawasan independen dari unsur masyarakat.
Pelaporan berkala kinerja perangkat desa dan kuwu kepada warga.
Penegakan sanksi bagi oknum aparat desa yang terbukti melanggar.

Tuntutan ini mendapatkan dukungan dari organisasi masyarakat sipil yang selama ini aktif memantau kebijakan desa.

Praktik Baik Bisa Ditiru Desa Lain

Situasi di Hulubanteng menjadi pelajaran penting bagi desa lain di Kabupaten Cirebon. Beberapa desa yang sudah menerapkan sistem keterbukaan informasi publik seperti Desa Kalikoa atau Desa Susukan dapat dijadikan contoh.

Desa-desa tersebut secara rutin menyampaikan laporan realisasi anggaran melalui media sosial desa dan papan informasi. Warga pun diajak ikut musyawarah secara terbuka untuk menentukan prioritas pembangunan desa.

Langkah ini berhasil menurunkan ketegangan dan meningkatkan kepercayaan warga terhadap perangkat desa dan kuwu.

Peran Generasi Muda Menjadi Kunci Perubahan

Dalam aksi protes kemarin, generasi muda tampak mendominasi barisan depan massa. Mereka membawa catatan, dokumentasi, bahkan beberapa membawa bukti laporan pengaduan yang selama ini diabaikan.

Keterlibatan pemuda seperti ini penting untuk memastikan keberlanjutan perubahan. Mereka tidak hanya menyuarakan aspirasi tetapi juga membawa data dan solusi konkret yang bisa diadopsi oleh pemerintah desa.

Quote Warga: Tuntutan Ini Bukan Soal Politik

“Kami bukan lawan politik kuwu. Ini murni soal pelayanan publik yang harus ditingkatkan. Kalau kerja bagus, kami pun akan dukung. Tapi kalau tidak, ya kami lawan,” ujar Dede Wahyudin, seorang guru honorer yang turut dalam aksi.

Pernyataan tersebut membantah tudingan bahwa aksi ini dimotori oleh kepentingan politik menjelang pemilihan kuwu yang akan datang. Warga hanya ingin desa dikelola dengan baik, profesional, dan jujur.

Pemerintah Kabupaten Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Aktivis Forum Transparansi Desa Cirebon (FTDC), Rika Suryani, menyarankan agar Bupati Cirebon segera mengevaluasi seluruh desa yang memiliki indikasi ketidakterbukaan informasi dan pelayanan buruk. Menurutnya, kejadian di Hulubanteng bisa terjadi di desa lain jika pengawasan tidak diperketat.

“Kalau tidak ada reformasi dan pengawasan sistemik, bukan tidak mungkin konflik desa seperti ini meledak di tempat lain,” tegasnya.

FTDC juga berencana mengajukan permohonan audiensi dengan DPRD dan Bupati dalam waktu dekat.

Penutup: Masyarakat Tidak Lagi Diam

Peristiwa di Desa Hulubanteng menunjukkan bahwa masyarakat desa saat ini sudah lebih kritis dan berani bersuara. Mereka tidak segan turun ke jalan ketika merasa dikhianati oleh pemimpinnya.

Kinerja perangkat desa dan kuwu harus kembali difokuskan pada pelayanan publik yang bersih, cepat, dan akuntabel. Hanya dengan cara itu, kepercayaan warga dapat dipulihkan dan desa bisa berkembang lebih maju.