CirebonShare.com – Cirebon, 23 September 2025 – Komisi III DPRD Kota Cirebon Monitoring Dapur MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Miftahul Ulum, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Monitoring yang dilakukan pada Selasa pagi tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Tujuannya jelas, agar masyarakat penerima manfaat program MBG benar-benar mendapatkan layanan terbaik, mulai dari proses pengolahan bahan baku hingga makanan siap konsumsi.
Pentingnya Monitoring Program Publik
Komisi III DPRD Kota Cirebon memahami bahwa program MBG menjadi salah satu kebutuhan mendasar masyarakat. Melalui monitoring, dewan berusaha memastikan tidak terjadi kesalahan teknis yang bisa mengganggu jalannya program.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf, MPd, menegaskan bahwa program MBG tidak boleh berhenti pada tataran formalitas. Ia menekankan pentingnya pengawasan nyata di lapangan.
“Kami memonitoring dapur MBG Karya Mulya sebagai bentuk tanggung jawab DPRD untuk memastikan program MBG berjalan baik. Beberapa daerah mengalami berbagai keluhan dan permasalahan, dan kami berharap hal itu tidak terjadi di Cirebon,” kata Yusuf.
Ia menilai keberhasilan program MBG sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan SOP. Karena itu, DPRD berkomitmen untuk terus memonitoring agar kualitas program tetap terjaga.
Hasil Tinjauan di Lapangan
Komisi III DPRD Kota Cirebon meninjau langsung dapur MBG di Yayasan Miftahul Ulum dan menemukan bahwa pengelola sudah menjalankan prosedur sesuai standar. Mereka memeriksa setiap tahap proses, mulai dari pencucian bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi makanan.
Yusuf menjelaskan bahwa pengelola dapur sudah menerapkan SOP dari Badan Gizi Nasional (BGN) dengan baik. “Kami melihat dapur MBG sudah sesuai standar. Tinggal dijaga konsistensinya. Proses pengolahan hingga distribusi sudah ada SOP dari BGN. Selain itu, semua pihak harus melakukan mitigasi sebelum seluruh proses berjalan agar aktivitas dapur MBG benar-benar aman dan terpantau,” tegasnya.
Peran Yayasan Miftahul Ulum dalam MBG
Kepala SPPG Yayasan Miftahul Ulum, Fandy Suharianto, menjelaskan bahwa seluruh aktivitas dapur MBG di Karya Mulya telah mengikuti aturan resmi yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Dalam pelaksanaan program, kami dibantu oleh ahli gizi dan akuntan dari BGN, serta 47 karyawan yang memastikan seluruh proses MBG berjalan optimal. Di Kelurahan Karya Mulya ada sekitar 4.000 penerima manfaat, mulai dari P3 Posyandu yang mencakup ibu hamil dan menyusui, hingga siswa PAUD sampai SMA,” jelas Fandy.
Jumlah penerima manfaat yang besar menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan koordinasi yang baik, program tetap bisa berjalan sesuai harapan.
Keterbatasan Jumlah Dapur MBG
Saat ini, di Kota Cirebon baru ada delapan dapur MBG yang beroperasi. Padahal, idealnya dibutuhkan hingga 38 dapur untuk melayani seluruh wilayah dengan maksimal.
Fandy menambahkan bahwa keterbatasan jumlah dapur menyebabkan beban kerja meningkat. Satu dapur harus melayani ribuan penerima manfaat. Kondisi ini tentu menimbulkan tantangan dari sisi manajemen, SDM, hingga distribusi.
“Jika jumlah dapur bisa ditambah, maka pelayanan bisa lebih merata. Program MBG ini menyasar kelompok rentan, sehingga keberlanjutan dan pemerataan sangat penting,” ujarnya.
Mengapa SOP Sangat Penting?
Standar operasional prosedur atau SOP adalah pedoman yang memastikan setiap tahapan kerja dilakukan sesuai aturan dan tujuan program. Dalam konteks dapur MBG, SOP mencakup:
- Pemilihan bahan baku berkualitas
- Proses pencucian dengan standar higienis
- Pengolahan menggunakan peralatan bersih dan steril
- Pengemasan dengan wadah yang aman
- Distribusi tepat waktu dan dalam kondisi layak konsumsi
Tanpa SOP, program rentan menghadapi masalah serius seperti kualitas gizi yang tidak terjaga, risiko keracunan makanan, hingga keluhan masyarakat. Oleh karena itu, DPRD menekankan pentingnya menjaga konsistensi SOP dalam setiap proses.
Fungsi Pengawasan DPRD
Sebagai lembaga legislatif, Komisi III DPRD Kota Cirebon tidak hanya membuat aturan, tetapi juga memastikan implementasi berjalan sesuai tujuan. Monitoring ke dapur MBG adalah bentuk nyata dari fungsi pengawasan tersebut.
Yusuf menegaskan bahwa DPRD tidak akan berhenti pada monitoring sekali waktu. “Pengawasan akan terus dilakukan, karena program MBG menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. DPRD harus hadir untuk memastikan pelayanan publik berjalan baik,” katanya.
Tantangan dan Kendala Program MBG di Cirebon
Walaupun dapur MBG di Yayasan Miftahul Ulum sudah berjalan sesuai standar, masih ada sejumlah tantangan yang harus segera diatasi:
- Jumlah dapur yang terbatas – Baru 8 unit, padahal kebutuhan 38 dapur.
- Distribusi penerima manfaat – Ribuan orang bergantung pada dapur MBG, sehingga sistem distribusi harus benar-benar efisien.
- Keterbatasan SDM – Meski ada 47 karyawan, beban kerja bisa meningkat seiring bertambahnya penerima manfaat.
- Pendanaan program – MBG membutuhkan anggaran besar. Kepastian dana dari pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci.
- Sosialisasi kepada masyarakat – Masih ada masyarakat yang belum memahami mekanisme program MBG.
Harapan dari DPRD dan Yayasan
Komisi III DPRD Kota Cirebon berharap agar pemerintah daerah dapat menambah jumlah dapur MBG agar pelayanan lebih merata. Selain itu, DPRD mendorong adanya evaluasi rutin agar kualitas layanan tetap terjaga.
Sementara itu, Yayasan Miftahul Ulum berharap dukungan pemerintah dapat terus berlanjut, baik dari sisi fasilitas maupun anggaran. Dengan begitu, program bisa berjalan lebih optimal dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
Program MBG sebagai Investasi Masa Depan
Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar bantuan pangan. Lebih dari itu, MBG adalah investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi seimbang akan tumbuh lebih sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan.
Ibu hamil dan menyusui yang terbantu oleh program ini juga dapat menjaga kesehatan diri sekaligus mendukung tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, keberlanjutan program MBG sangat penting untuk membangun generasi mendatang yang lebih kuat.
Kesimpulan
Komisi III DPRD Kota Cirebon memonitoring dapur MBG di Yayasan Miftahul Ulum Karya Mulya dan mendapatkan hasil positif. Pengelola dapur sudah menjalankan seluruh proses sesuai SOP, mulai dari pencucian bahan hingga distribusi. Meski begitu, DPRD masih mencatat tantangan seperti keterbatasan jumlah dapur dan kebutuhan anggaran.
Keberhasilan program MBG menuntut kerja sama semua pihak: DPRD, pemerintah, yayasan, tenaga pelaksana, dan masyarakat. Dengan pengawasan yang terus berlanjut, DPRD berharap program ini berjalan konsisten dan memberi manfaat besar bagi masyarakat Kota Cirebon.
BACA JUGA : Kecelakaan Pikap vs Kereta Api di Cirebon, 2 Korban Teridentifikasi
BACA JUGA : Pembentukan Kabupaten Cirebon Timur Disetujui DPRD Jabar
