CirebonShare.com – Kota Cirebon, 30 Juli 2025 – Krisis lahan makam Cirebon semakin nyata. Kota ini menghadapi keterbatasan ruang untuk pemakaman umum. Pemerintah Kota Cirebon bergerak cepat. Mereka menyiapkan langkah penertiban di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kemlaten dan berencana membuka lahan baru di TPU Kedung Menjangan.
Kondisi krisis lahan makam Cirebon bukan hanya berdampak pada ketersediaan ruang pemakaman, tetapi juga memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat. Banyak warga mengaku kesulitan mencari lahan untuk memakamkan anggota keluarganya karena petak yang tersedia sudah sangat terbatas. Hal ini semakin menegaskan bahwa krisis lahan makam Cirebon telah menjadi isu serius yang menuntut solusi konkret dan berkelanjutan.
Pemkot Cirebon menyadari bahwa jika krisis lahan makam Cirebon dibiarkan tanpa penanganan yang terarah, maka dalam waktu dekat TPU-TPU yang ada tidak akan mampu lagi menampung jenazah baru. Oleh karena itu, selain penertiban bangunan liar, pemerintah juga mempertimbangkan sistem pengelolaan makam yang lebih modern dan efisien untuk menghadapi kondisi darurat ini.
Dalam berbagai forum musyawarah dan rapat teknis, krisis lahan makam Cirebon selalu menjadi pembahasan utama. Pemerintah mengajak seluruh pihak, mulai dari tokoh masyarakat hingga pengelola pemakaman, untuk bersama-sama mencari solusi terbaik. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat upaya penataan dan pengadaan lahan makam baru yang representatif.
Lahan Pemakaman Menyusut, Warga Mulai Resah
Warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan petak makam. Beberapa pemakaman besar sudah penuh. Salah satu contohnya adalah TPU Kemlaten. Banyak keluarga terpaksa menunggu petak kosong atau menggunakan lahan yang sudah lama tidak diperpanjang.
Kondisi ini muncul karena adanya bangunan liar di atas lahan makam. Sekitar 80 bangunan berdiri di area TPU. Jenis bangunannya beragam, mulai dari rumah tinggal hingga tempat usaha kecil.
Pemkot Bergerak: Tertibkan Bangunan Liar
Pemerintah Kota Cirebon tak tinggal diam. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) menyatakan telah menyiapkan rencana penertiban. Kepala DPRKP Kota Cirebon, Wandi Sofyan, mengatakan bahwa tim akan bekerja sama dengan Satpol PP.
“Penertiban bangunan liar menjadi prioritas. Kami sudah siapkan koordinasi dengan Satpol PP,” ujar Wandi.
Sebelum bertindak, pemerintah akan melakukan sosialisasi dan pendataan. Mereka ingin memastikan warga memahami alasan dan tujuan penertiban. Eksekusi akan dilakukan setelah semua pihak sepakat.
Wandi menambahkan, Forkopimda juga akan dilibatkan. Tujuannya agar pelaksanaan berjalan aman dan tertib.
Lahan TPU Milik Pemkot, Siap Ditertibkan
TPU Kemlaten tercatat sebagai aset milik daerah. Pemerintah memiliki sertifikat atas lahan tersebut. Tim Barang Milik Daerah (BMD) juga sudah meninjau batas-batasnya.
Dengan dasar itu, Pemkot punya kewenangan penuh untuk menertibkan bangunan liar. Prosesnya tetap mengikuti hukum yang berlaku.
Bangunan Berdiri di Atas Makam Tak Diperpanjang
Banyak bangunan liar berdiri di atas makam lama. Beberapa makam sudah tidak diperpanjang lebih dari dua tahun. Bahkan, tidak sedikit ahli waris yang tak bisa dilacak.
Menurut aturan, makam yang tidak diperpanjang bisa dipakai kembali. Ini berlaku jika sudah dua tahun dan tidak ada ahli waris yang mengurusnya.
“Kami mengacu pada aturan dua tahun. Kalau tidak ada perpanjangan, petaknya bisa digunakan kembali,” terang Wandi.
Satu Petak Bisa Dipakai untuk Beberapa Jenazah
Warga juga sering menggunakan satu petak untuk beberapa jenazah. Biasanya ini dilakukan oleh keluarga. Tradisi ini masih cukup umum di Kota Cirebon, terutama saat petak makam mulai sulit dicari.
Meski begitu, solusi ini tidak cukup. Pemerintah tetap perlu menyediakan lahan baru untuk pemakaman.
Rencana Pembukaan TPU Baru di Kedung Menjangan
Pemkot Cirebon juga merancang pembebasan lahan makam baru. Lokasinya di wilayah selatan, sekitar TPU Kedung Menjangan. Di kawasan ini masih tersedia lahan luas dan harga tanah relatif rendah.
Namun, proses ini tidak mudah. Sebagian besar lahan tergolong Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Artinya, lahan itu punya perlindungan hukum dan tidak bisa langsung dibebaskan.
“Kami masih kaji status lahan di Kedung Menjangan. Sertifikatnya, kepemilikannya, dan apakah tergolong tanah negara atau bukan,” jelas Wandi.
Menghindari Konflik Sosial
Penertiban bangunan di TPU bisa menimbulkan konflik. Beberapa warga sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Mereka merasa punya hak atas tanah tersebut.
Karena itu, Pemkot memilih pendekatan dialog. Mereka ingin menghindari bentrokan dan menyelesaikan masalah dengan cara damai. Sosialisasi jadi kunci utama.
Kepastian hukum juga penting. Tanpa itu, pemerintah sulit bertindak. Oleh karena itu, sertifikat lahan dan batas kepemilikan terus diverifikasi.
Tumpang Tindih Aturan Jadi Tantangan
Permasalahan ini juga menyentuh tumpang tindih aturan. Di satu sisi, lahan makam masuk dalam aset daerah. Di sisi lain, perlindungan atas lahan sawah dan kawasan hijau juga berlaku.
Koordinasi antarinstansi harus berjalan baik. Pemerintah kota, BPN, Dinas Pertanian, dan DPRD perlu duduk bersama. Tanpa sinergi, solusi tidak akan berjalan.
Warga Harus Pahami Fungsi TPU
Warga perlu tahu bahwa TPU bukan lahan bebas pakai. Fungsi utamanya adalah tempat pemakaman. Mendirikan bangunan di atasnya, apalagi untuk usaha, melanggar aturan.
Peran RT/RW, tokoh masyarakat, dan pemuka agama sangat penting. Mereka bisa membantu menyampaikan informasi ke warga. Dengan begitu, kesadaran kolektif akan terbentuk.
Evaluasi Tata Ruang Kota
Krisis ini menunjukkan pentingnya evaluasi tata ruang kota. Perencanaan ke depan harus mencakup pemakaman sebagai bagian penting.
Pemkot perlu membuat kebijakan jangka panjang. Misalnya, dengan zonasi khusus TPU dan penetapan masa sewa makam yang lebih terpantau. Setiap dua tahun, sistem bisa mengingatkan ahli waris untuk memperpanjang.
Solusi Berkelanjutan Diperlukan
Solusi jangka pendek, seperti penertiban, hanya menyentuh permukaan. Kota Cirebon butuh kebijakan berkelanjutan. Pembebasan lahan harus terus didorong. Selain itu, kerja sama dengan warga juga perlu ditingkatkan.
TPU modern bisa jadi pilihan. Kota-kota besar mulai memakai sistem vertikal atau kremasi. Meski masih baru di Cirebon, opsi ini bisa jadi solusi di masa depan.
BACA JUGA : Solusi Sampah Kabupaten Cirebon Bersama PT Global Energy
BACA JUGA : Tanggul Sungai Cipager Jebol, Warga Panembahan Resah
