CirebonShare.com – KUNINGAN, 21 Juli 2025 – Insentif daerah penghasil air menjadi angin segar bagi warga Kabupaten Kuningan. Pasalnya, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) mendorong kebijakan baru yang menguntungkan daerah penghasil air dan padi. Dalam forum resmi DPRD Provinsi Jawa Barat, KDM menyatakan bahwa daerah seperti Kuningan pantas mendapatkan insentif dari pemerintah provinsi.
Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Kuningan dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya air bersih dan memiliki potensi pertanian yang besar. Namun selama ini, daerah-daerah seperti Kuningan belum mendapatkan perhatian yang setara dengan kawasan industri.
Ketimpangan Pembangunan Harus Dihentikan
Dalam penyampaiannya, KDM menekankan pentingnya mengakhiri ketimpangan pembangunan antara daerah industri dan wilayah agraris. Ia melihat bahwa kawasan industri selama ini terus berkembang, sementara daerah penghasil air dan pangan justru sering tertinggal.
Menurutnya, kondisi ini tidak adil. KDM menganggap bahwa air dan pangan merupakan fondasi utama keberlangsungan hidup, bahkan mendukung aktivitas industri. Oleh karena itu, daerah yang menjaga kelestarian alam dan memproduksi pangan seharusnya mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah provinsi.
“Kita harus berhenti membiarkan daerah penghasil air dan padi tertinggal. Mereka juga punya hak untuk maju,” tegas KDM dalam rapat paripurna.
Insentif Daerah Penghasil Air Jadi Solusi
Gagasan pemberian insentif daerah penghasil air muncul sebagai bentuk solusi konkret. KDM menginginkan agar alokasi dana provinsi tidak hanya mengalir ke kawasan industri, tetapi juga dialokasikan untuk desa-desa yang menjaga sumber daya air dan pertanian.
Dengan adanya insentif tersebut, pemerintah daerah seperti Kabupaten Kuningan bisa memperbaiki infrastruktur irigasi, membangun fasilitas pertanian modern, hingga mengembangkan ekonomi lokal tanpa harus mengorbankan lahan produktif untuk industri.
Perlindungan Pertanian dan Petani Lokal
Tak hanya air, KDM juga menyoroti pentingnya memberi insentif kepada daerah penghasil padi. Pertanian merupakan tulang punggung ketahanan pangan, namun lahan pertanian terus menyusut karena konversi menjadi kawasan industri.
Insentif dari provinsi diharapkan dapat melindungi sektor pertanian. Petani bisa mendapatkan subsidi pupuk, pelatihan, serta fasilitas distribusi hasil panen yang lebih baik. Selain itu, desa-desa yang menjaga kawasan hijau dan tidak mengubah fungsi lahannya ke industri akan mendapatkan penghargaan berupa dana insentif tahunan.
Kuningan Siap Menjadi Daerah Prioritas
Kabupaten Kuningan memiliki potensi besar untuk menjadi prioritas penerima insentif. Gunung Ciremai yang menjadi ikon wilayah ini menyimpan berbagai sumber mata air yang mengalir hingga ke kabupaten tetangga. Selain itu, masyarakat Kuningan dikenal menjaga kelestarian alamnya dengan baik.
Dengan dukungan insentif, Kuningan bisa menjadi contoh sukses bagaimana sebuah daerah bisa tumbuh secara berkelanjutan tanpa kehilangan identitas agrarisnya.
Pemerintah Kabupaten Kuningan juga telah menyatakan kesiapan mendukung kebijakan tersebut. Beberapa program penguatan desa dan pengelolaan air bersih telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) setempat.
Tata Kelola Desa Harus Disempurnakan
Selain insentif, KDM juga menyoroti pentingnya penyempurnaan struktur desa di seluruh Jawa Barat. Ia menilai ada ketimpangan serius dalam jumlah penduduk antar desa. Ada desa dengan hanya 2.000 jiwa, namun ada juga desa yang dihuni lebih dari 150.000 orang.
Perbedaan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pembagian anggaran, layanan publik, dan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, KDM menyarankan agar dilakukan pemekaran, penggabungan, atau perubahan status administratif dari desa menjadi kelurahan.
“Dengan penataan desa yang lebih rapi, kita bisa memastikan pembangunan berjalan merata dan tidak timpang,” ujar KDM.
Desa Urban Perlu Diberi Status Baru
Dalam pandangan KDM, banyak desa saat ini sudah bertransformasi menjadi kawasan urban karena pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang meningkat. Namun, secara administratif, desa-desa itu masih tercatat sebagai wilayah pedesaan. Hal ini membuat perencanaan pembangunan menjadi tidak relevan.
KDM mengusulkan agar desa yang sudah berkarakter urban dikaji ulang statusnya. Perubahan menjadi kelurahan bisa membantu pemerintah merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
Jabar Istimewa Butuh Lembur yang Terurus
Gagasan KDM sejalan dengan visinya tentang Jawa Barat Istimewa. Ia ingin desa-desa (lembur) diurus dengan baik, sementara kota ditata secara profesional. Pendekatan ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara pembangunan pedesaan dan perkotaan.
Dalam kerangka itu, penataan desa bukan hanya soal jumlah penduduk atau status administratif. Tapi juga mencakup pengelolaan tata ruang, konservasi air, dan optimalisasi potensi lokal. KDM percaya bahwa desa yang kuat akan menjadi pondasi provinsi yang maju.
DPRD Jabar Siap Mendukung
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyatakan dukungan terhadap kebijakan ini. Para anggota dewan sepakat bahwa insentif daerah penghasil air dan padi adalah langkah maju dalam menyeimbangkan pembangunan.
Proses legislasi dan penyusunan struktur tata kelola akan segera dibahas. Pemerintah provinsi bersama DPRD akan menetapkan indikator pemberian insentif, mekanisme distribusi dana, serta sistem pengawasan agar tepat sasaran.
Harapan Warga Kuningan
Masyarakat Kuningan menyambut baik kebijakan tersebut. Banyak warga mengungkapkan harapannya agar insentif ini benar-benar diwujudkan. Selain membuka peluang pembangunan yang lebih adil, kebijakan ini juga memperkuat identitas Kuningan sebagai daerah sumber kehidupan.
Bagi para petani, insentif bisa menjadi penyemangat baru. Mereka tidak hanya merasa dihargai atas kerja kerasnya, tetapi juga mendapatkan dukungan nyata dari pemerintah. Sedangkan bagi generasi muda, kebijakan ini bisa menjadi dasar untuk membangun usaha pertanian dan agribisnis yang lebih modern.
Penutup: Momentum Emas Bagi Daerah Agraris
Usulan KDM menjadi angin segar bagi wilayah-wilayah yang selama ini menjadi penopang keberlanjutan hidup di Jawa Barat. Kabupaten Kuningan, dengan segala potensinya, berpeluang besar menjadi model ideal bagi daerah agraris yang maju dan mandiri.
Kebijakan insentif daerah penghasil air dan padi bukan sekadar bentuk perhatian, tetapi strategi jangka panjang yang akan membawa perubahan nyata. Dengan kolaborasi antara pemerintah provinsi, DPRD, dan pemerintah kabupaten, Jawa Barat bisa mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
BACA JUGA : Solusi Sampah Kabupaten Cirebon Bersama PT Global Energy
