CirebonShare.com – Kuningan, 10 September 2025 – Mahasiswa Kuningan mengecam Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, karena ia absen saat menghadiri audiensi bersama DPRD Kabupaten Kuningan pada Selasa, 9 September 2025. Audiensi ini bertujuan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang mereka sampaikan saat aksi demonstrasi di depan gedung DPRD. Ketidakhadiran Bupati membuat mahasiswa merasa aspirasi mereka belum sepenuhnya diterima dan mengurangi efektivitas dialog.
Koordinator aksi sekaligus Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Cabang Kuningan, Virgie Ferdansyah, menegaskan bahwa mahasiswa kecewa karena Bupati tidak hadir. “Bupati atau Wakil Bupati tidak hadir pada audiensi hari ini. Maka, kami masih merasa kurang puas akan audiensi ini,” ujar Virgie kepada CirebonShare.com.
Selain itu, Virgie menilai jawaban SKPD dan anggota DPRD belum memuaskan. Ia menekankan bahwa mahasiswa ingin Bupati Kuningan menanggapi aspirasi mereka secara langsung agar aspirasi itu diterima dan dipahami. “Karena beberapa jawaban yang kami pertanyakan menimbulkan dialektika dengan SKPD, dan jawaban itu kurang memuaskan karena kami tidak menemukan apa yang kami butuhkan di sini,” tambah Virgie.
Pentingnya Kehadiran Pimpinan Daerah
Mahasiswa menekankan pentingnya Bupati Kuningan hadir dalam audiensi. Mereka menyampaikan beberapa poin aspirasi secara langsung kepada Bupati, sehingga tanpa kehadiran kepala daerah, mereka menilai dialog menjadi kurang efektif dan pemerintah belum sepenuhnya menerima aspirasi mereka.
“Pada hari ini kita membutuhkan Bupati Kuningan yang hadir di tengah-tengah kami selaku masyarakat untuk mendengarkan beberapa aspirasi,” jelas Virgie.
Mahasiswa berharap pemerintah daerah dapat menyeimbangkan antara agenda resmi dan kebutuhan dialog publik, karena kehadiran langsung kepala daerah menunjukkan tanggung jawab dan penghormatan terhadap aspirasi mahasiswa.
Harapan Mahasiswa terhadap Dialog Terbuka
Mahasiswa menuntut Bupati segera mengatur dialog lanjutan. Mereka ingin membahas seluruh poin tuntutan secara langsung agar tidak menimbulkan salah paham. Virgie menyatakan, “Untuk ke depannya kami meminta agar bapak Bupati segera melakukan dialog secara terbuka dengan mahasiswa, khususnya dengan kami yang membawa poin-poin tuntutan.”
Jika Bupati tidak menanggapi permintaan ini, mahasiswa tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan. Virgie mencontohkan gerakan serupa di Kabupaten Pati sebagai referensi potensi gelombang aksi kedua. “Ketika tidak ada tindak lanjut dari Bupati, kami tidak segan untuk membuat aksi selanjutnya jilid 2, yang bahkan bisa membuat Kuningan seperti Kabupaten Pati,” tegasnya.
Respon DPRD dan SKPD
Meski anggota DPRD dan pejabat SKPD hadir dalam audiensi, mahasiswa tetap menilai jawaban yang mereka terima kurang memuaskan. Mereka menilai ketidakhadiran Bupati menimbulkan kesan “kucing-kucingan” antara pemerintah dan mahasiswa. “Walau ada sejumlah instansi, tapi tidak ada Bupati, jadi di sini terlihat rancu, kesannya Kuningan sedang kucing-kucingan,” ucap Virgie.
Mahasiswa menegaskan aspirasi mereka membutuhkan tanggapan langsung dari pimpinan daerah. Mereka ingin pemerintah tidak sekadar memberikan jawaban prosedural, tetapi juga menunjukkan keseriusan dalam menanggapi aspirasi publik.
Agenda Bupati Kuningan
CirebonShare.com memperoleh informasi bahwa Bupati Dian Rachmat Yanuar menandatangani Komitmen Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Regional III BKN Bandung pada Senin, 8 September 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola karier ASN agar lebih transparan, jelas, dan berbasis kompetensi.
Meski agenda ini penting, mahasiswa tetap menilai kehadiran Bupati dalam audiensi tidak bisa digantikan. Mereka berharap pimpinan daerah menyeimbangkan antara tugas resmi dan kebutuhan dialog publik sehingga aspirasi masyarakat tetap didengar.
Sejarah Aksi Mahasiswa di Kuningan
Kekecewaan mahasiswa saat ini bukan hal baru. Sejumlah aksi telah mereka lakukan di depan gedung DPRD Kuningan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Mereka menyampaikan beberapa poin utama, antara lain:
- Mendorong kebijakan pendidikan yang lebih transparan
- Menuntut transparansi anggaran daerah
- Mengawasi pembangunan infrastruktur
- Memastikan keterlibatan mahasiswa dalam pengambilan kebijakan publik
Mahasiswa selalu menekankan pentingnya keterlibatan langsung pimpinan daerah agar aspirasi mereka diterima dan ditindaklanjuti secara konkret. Aksi demonstrasi sebelumnya juga menyoroti isu-isu strategis yang membutuhkan keputusan langsung dari kepala daerah.
Dampak Potensial Jika Tuntutan Tidak Ditanggapi
Jika Bupati Kuningan tidak menanggapi permintaan mahasiswa untuk dialog terbuka, kemungkinan aksi lanjutan akan terjadi. Gelombang aksi kedua dapat menarik perhatian publik yang lebih besar dan menekan pemerintah daerah untuk segera merespons.
Aksi lanjutan juga bisa memengaruhi citra pemerintah daerah terkait responsivitas terhadap aspirasi publik. Mahasiswa menegaskan bahwa keikutsertaan Bupati dalam dialog publik sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Pentingnya Dialog Langsung
Para pengamat politik lokal menyatakan bahwa keterlibatan langsung kepala daerah dalam dialog publik merupakan bentuk tanggung jawab kepemimpinan. Dialog terbuka dapat:
- Meningkatkan transparansi pemerintah
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat
- Mencegah salah paham antara pemerintah dan elemen masyarakat
- Memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah
Dalam konteks ini, audiensi yang hanya dihadiri DPRD dan SKPD tanpa Bupati dapat menimbulkan persepsi negatif, meski jawaban yang diberikan secara prosedural sudah sesuai aturan.
Reaksi Masyarakat dan Tokoh Lokal
Sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi menilai keterlibatan kepala daerah adalah bagian dari tanggung jawab moral dan politik. Audiensi tanpa kehadiran Bupati dianggap formalitas dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif.
Masyarakat berharap pemerintah daerah lebih proaktif membangun forum komunikasi reguler antara pemerintah dan elemen masyarakat, sehingga aspirasi bisa diterima sebelum aksi demonstrasi dilakukan.
Langkah Mahasiswa ke Depan
Mahasiswa menegaskan kesiapan mereka untuk mengawal aspirasi yang telah disampaikan. Mereka berharap Bupati Kuningan segera mengatur dialog lanjutan yang lebih representatif.
“Kami tetap berharap pemerintah merespons aspirasi mahasiswa secara langsung, bukan hanya melalui perantara atau instansi lain,” tutup Virgie Ferdansyah.
Audiensi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah Kabupaten Kuningan, terutama untuk membangun hubungan lebih dekat dengan masyarakat dan mengakomodasi aspirasi publik secara efektif.
Analisis Kebijakan dan Dampak Sosial
Bupati Kuningan memang memiliki program prioritas, termasuk manajemen talenta ASN dan penguatan tata kelola pemerintahan. Namun, pengabaian dialog langsung dengan mahasiswa bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap kepemimpinan dan kepekaan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.
Para analis politik lokal menyarankan agar pemerintah menyeimbangkan agenda formal dengan kebutuhan dialog publik. Hal ini penting agar mahasiswa dan masyarakat luas merasa aspirasi mereka dihargai dan didengar, sekaligus meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan.
Kesimpulan
Audiensi mahasiswa Kuningan menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah. Kehadiran Bupati Kuningan dalam dialog langsung akan menunjukkan keseriusan pemerintah menampung aspirasi publik. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal aspirasi mereka, dan pemerintah daerah perlu merespons secara proaktif agar hubungan antara pemerintah dan masyarakat tetap harmonis dan konstruktif.
BACA JUGA : Pencurian Pecah Kaca Cirebon, Polres Tangkap Komplotan
BACA JUGA : Alfamart Salurkan Bantuan Sembako untuk Veteran di Cirebon
