CirebonShare.com – Jakarta, 5 September 2025 – Pemerintah siapkan anggaran Rp 900 miliar untuk memperbaiki infrastruktur yang mengalami kerusakan pasca aksi unjuk rasa (unras) yang berakhir ricuh. Kerusuhan tersebut mengakibatkan kerusakan pada fasilitas umum, kantor pemerintahan, hingga gedung DPRD di berbagai daerah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa tim pemerintah sejauh ini mencatat nilai kerusakan mencapai sekitar Rp 900 hingga Rp 950 miliar. Namun, ia menyebut angka tersebut masih sementara karena tim teknis di lapangan terus mendata secara detail.
Menurut AHY, tim pemerintah menemukan kerusakan di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Ia juga menambahkan bahwa jumlah anggaran bisa berubah, baik meningkat maupun menurun, sesuai hasil verifikasi akhir.
“Tim pemerintah menemukan kerusakan di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota dengan nilai total sekitar Rp 900 hingga Rp 950 miliar. Angka ini bisa berubah karena perhitungannya masih berlangsung,” jelas AHY di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis 4 September 2025.
Infrastruktur yang Rusak Akibat Aksi Unras
Aksi unras yang terjadi pekan lalu tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi juga meluas ke sejumlah daerah lain. Sejumlah kota besar terdampak antara lain Makassar, Bandung, Surabaya, Cirebon, dan Solo.
Kerusakan yang terjadi cukup beragam. Di Jakarta, beberapa jembatan penyeberangan orang (JPO) rusak parah, begitu juga dengan halte dan gedung perkantoran yang menjadi target aksi massa. Di daerah, kantor pemerintahan dan gedung DPRD menjadi salah satu fasilitas yang mengalami kerusakan.
Beberapa fasilitas umum yang vital juga terdampak, sehingga mengganggu aktivitas warga. Misalnya, di Surabaya sejumlah jalan protokol rusak akibat aksi massa. Sementara di Bandung, gedung pemerintahan dan beberapa pusat layanan publik ikut terkena imbas.
Anggaran dari APBN untuk Pemulihan
Dalam keterangannya, AHY menegaskan bahwa seluruh biaya pemulihan dan perbaikan akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut dialokasikan melalui pos kedaruratan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU).
“Itu dihitung dari pusat, dari Kementerian PU. Jadi cost-nya dari anggaran kedaruratan,” kata AHY.
Dengan keputusan ini, pemerintah pusat memastikan bahwa masyarakat daerah tidak perlu khawatir akan adanya beban tambahan dalam bentuk pungutan. Seluruh biaya sepenuhnya ditanggung negara, sehingga proses perbaikan dapat berjalan tanpa kendala birokrasi yang berbelit.
DPR Dukung Penggunaan Anggaran Rp 900 Miliar
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan bahwa DPR mendukung penuh langkah pemerintah melalui Kementerian PU. Menurutnya, keputusan ini sudah sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak.
“Seluruh anggota dan pimpinan komisi sepakat terkait fasilitas umum dan gedung yang kemarin terdampak, sebagaimana sudah diumumkan pemerintah, seluruh proses penanganan akan diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PU,” ujar Lasarus.
Pernyataan tersebut memperkuat legitimasi penggunaan anggaran, sekaligus menunjukkan kesepakatan politik antara pemerintah dan legislatif dalam mempercepat proses pemulihan. Dengan dukungan DPR, pemerintah siapkan anggaran Rp 900 miliar agar pemulihan infrastruktur bisa segera terlaksana.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Kerusuhan yang berakhir ricuh tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
- Transportasi Terganggu
Beberapa jembatan penyeberangan orang (JPO) rusak sehingga membahayakan pengguna jalan. Akibatnya, akses transportasi menjadi terbatas, terutama di daerah perkotaan dengan lalu lintas padat. - Pelayanan Publik Tersendat
Gedung pemerintahan yang rusak membuat layanan administrasi kepada masyarakat terganggu. Proses pelayanan yang biasanya dilakukan di kantor sementara harus dialihkan ke lokasi lain. - Kerugian Dunia Usaha
Banyak pelaku usaha yang merasakan dampaknya, terutama mereka yang beroperasi di sekitar lokasi kerusuhan. Kerusakan fasilitas publik ikut menurunkan daya tarik kawasan usaha. - Ketidaknyamanan Sosial
Masyarakat merasa resah dengan kondisi ini. Tidak hanya karena fasilitas publik rusak, tetapi juga karena munculnya ketidakpastian dalam aktivitas harian.
Rencana Perbaikan Pemerintah
Kementerian PU telah menyusun rencana pemulihan infrastruktur secara bertahap. Perbaikan dilakukan dengan memprioritaskan fasilitas yang paling vital dan rusak parah.
Rencana tersebut meliputi:
- Rehabilitasi gedung pemerintahan yang rusak berat.
- Perbaikan jalan utama serta jembatan yang rusak akibat aksi massa.
- Pembangunan ulang jembatan penyeberangan orang (JPO) yang roboh.
- Pemulihan halte dan taman kota.
- Normalisasi sarana publik untuk memastikan pelayanan kembali optimal.
Target utama dari program ini adalah memulihkan fungsi layanan publik dan memastikan konektivitas transportasi kembali normal secepat mungkin.
Pemerintah Buka Ruang Dialog
Selain membicarakan anggaran, AHY juga menyinggung tuntutan massa dalam aksi unras yang dikenal dengan istilah “17+8”. Ia menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang dialog agar masyarakat bisa menyalurkan aspirasi melalui jalur yang tepat.
“Saya menyambut baik jika kita membuka dialog-dialog agar salurannya tidak tersumbat dan solusinya bisa kita cari bersama,” kata AHY.
Dengan ruang dialog tersebut, pemerintah mendorong masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tanpa merusak fasilitas umum. Pemerintah juga berkomitmen menjadikan dialog sebagai jembatan komunikasi sehingga masyarakat bisa mengatasi keresahan tanpa menimbulkan kerugian material maupun sosial.
Suara Masyarakat Daerah Terdampak
Di Cirebon, salah satu daerah yang mengalami kerusakan fasilitas umum, tokoh masyarakat setempat, H. Dedi Sudarmawan, menyampaikan harapannya agar pemerintah segera merealisasikan perbaikan.
“Kami berharap proses perbaikan ini segera berjalan. Warga Cirebon tentu ingin aktivitas sehari-hari kembali normal, apalagi banyak fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Dedi.
Hal serupa juga disampaikan warga di Bandung dan Surabaya. Mereka menekankan pentingnya percepatan pemulihan, terutama pada fasilitas transportasi dan kantor pelayanan publik.
Pentingnya Menjaga Fasilitas Publik
Kerusuhan yang berakhir dengan perusakan fasilitas umum menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Infrastruktur publik adalah milik bersama yang seharusnya dijaga. Kerusakan fasilitas publik tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga menyulitkan masyarakat luas.
Oleh karena itu, pemerintah menekankan perlunya kesadaran kolektif untuk menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi. Aksi unjuk rasa tetap dijamin dalam konstitusi, tetapi harus dilakukan dengan damai tanpa merugikan kepentingan umum.
Penutup
Pemerintah siapkan anggaran Rp 900 miliar melalui APBN untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak pasca unras di berbagai daerah. DPR mendukung rencana ini sehingga pemerintah bisa segera menjalankan perbaikan dan memulihkan pelayanan publik agar kembali normal.
Selain itu, pemerintah membuka ruang dialog sebagai langkah penting untuk mencegah kejadian serupa terulang. Jika semua pihak bekerja sama, pemerintah dapat mempercepat pemulihan infrastruktur, dan masyarakat bisa segera kembali beraktivitas dengan tenang.
BACA JUGA : Wamendagri Tinjau Gedung DPRD Cirebon, Aktivitas Tetap Berjalan
BACA JUGA : Unjuk Rasa di Kota Cirebon Berujung Ricuh, Gedung DPRD Rusak
