CirebonShare.com – Kabupaten Cirebon, 5 November 2025 – Pemkab Cirebon belum terapkan WFH karena pemerintah daerah menilai pelayanan publik harus tetap berjalan maksimal melalui sistem kerja langsung di kantor. Bupati Cirebon, Drs. Imron MAg, menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) masih perlu bekerja secara langsung untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berlangsung cepat, akurat, dan efisien.
Bupati Imron menilai ASN memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan berbagai urusan publik. Setiap bidang pelayanan, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, hingga kesehatan, memerlukan kehadiran pegawai secara langsung. Ia menilai, sistem digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon belum siap sepenuhnya untuk mendukung pelaksanaan Work From Home (WFH) secara efektif.
“ASN itu berhadapan langsung dengan masyarakat. Kalau sistemnya belum siap tapi sudah WFH, pelayanan bisa terganggu. Jadi tetap bekerja di kantor seperti biasa,” kata Imron pada Selasa, 4 November 2025.
Pelayanan Publik Jadi Fokus Utama Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Cirebon terus menjaga agar pelayanan publik tetap optimal. Bupati Imron menegaskan, masyarakat membutuhkan layanan cepat tanpa hambatan teknis. Karena itu, Pemkab Cirebon memilih untuk mempertahankan sistem Work From Office (WFO) yang dianggap paling sesuai dengan kondisi saat ini.
Seluruh perangkat daerah fokus menjalankan pelayanan langsung di kantor agar koordinasi antarbagian berjalan lancar. Proses administrasi seperti tanda tangan, verifikasi, dan penyusunan laporan berjalan lebih efektif dengan tatap muka.
Bupati menilai kebijakan kerja daring tidak bisa berjalan baik tanpa dukungan infrastruktur digital yang memadai. Sistem manual masih menjadi tumpuan dalam berbagai proses birokrasi, terutama di dinas yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Kalau pelayanan dilakukan secara daring sementara sistem belum terintegrasi, data bisa tumpang tindih dan pelayanan menjadi tidak efektif. Kami tidak ingin masyarakat menunggu lama hanya karena sistem belum siap,” ujar Imron.
Infrastruktur Digital Belum Merata di Kabupaten Cirebon
Kesiapan infrastruktur digital menjadi tantangan besar bagi Pemkab Cirebon. Banyak wilayah pedesaan masih menghadapi kendala koneksi internet yang tidak stabil. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan WFH sulit berjalan secara efisien.
Bupati Imron menjelaskan bahwa ASN di daerah membutuhkan akses internet kuat dan perangkat kerja yang memadai agar bisa menjalankan tugas secara daring. Namun, sebagian besar ASN belum memiliki sarana tersebut.
“Masih banyak wilayah dengan koneksi internet yang tidak stabil. Selain itu, perangkat kerja daring juga belum memadai bagi sebagian ASN. Sistem digital kita belum sepenuhnya terintegrasi,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Cirebon terus berupaya memperbaiki kondisi ini. Sejumlah program digitalisasi sudah berjalan, seperti pengembangan aplikasi pelayanan publik dan peningkatan jaringan data. Namun, program tersebut masih memerlukan waktu untuk mencapai hasil optimal.
Pemkab juga menjalin kerja sama dengan penyedia layanan internet dan lembaga teknologi untuk memperluas jangkauan jaringan hingga ke desa-desa. Pemerintah berharap seluruh wilayah Kabupaten Cirebon bisa menikmati akses internet cepat agar sistem kerja digital dapat diterapkan lebih merata di masa mendatang.
Kedisiplinan ASN Jadi Prioritas
Selain masalah infrastruktur, aspek kedisiplinan ASN menjadi alasan penting bagi Pemkab Cirebon untuk tetap mempertahankan sistem kerja WFO. Berdasarkan evaluasi, penerapan WFH pada masa pandemi pernah memunculkan penurunan produktivitas dan tanggung jawab pegawai.
Bupati Imron menegaskan bahwa ASN harus memahami makna sebenarnya dari bekerja. Kinerja tidak boleh bergantung pada lokasi, melainkan pada semangat dan tanggung jawab individu. Oleh karena itu, pemerintah daerah kini menerapkan sistem penilaian berbasis kinerja dan kehadiran untuk memastikan setiap ASN menjalankan tugasnya dengan penuh disiplin.
“Disiplin itu pondasi pelayanan publik. Kalau ASN tidak disiplin, pelayanan bisa terganggu dan kepercayaan masyarakat menurun,” ujarnya.
Pemerintah juga menggelar pelatihan internal bagi ASN untuk meningkatkan kemampuan kerja, manajemen waktu, dan pemanfaatan teknologi. Melalui pembinaan ini, Bupati Imron ingin membangun budaya kerja profesional di seluruh instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon.
Koordinasi Langsung Tetap Efektif
Kegiatan pemerintahan memerlukan komunikasi intensif antarinstansi. Karena itu, sistem kerja tatap muka masih menjadi pilihan paling efisien untuk saat ini. Setiap dinas memiliki agenda koordinasi rutin yang membutuhkan kehadiran langsung para pejabat dan staf.
Bupati menilai interaksi langsung membantu mempercepat pengambilan keputusan dan meminimalkan kesalahpahaman. Banyak kegiatan penting seperti rapat lintas sektor, konsultasi publik, dan pembahasan kebijakan tidak bisa berjalan maksimal melalui platform daring.
Pemkab Cirebon terus memperkuat kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah agar setiap keputusan strategis bisa diambil dengan cepat dan tepat. Pemerintah percaya, tatap muka masih menjadi faktor penting dalam menciptakan birokrasi yang responsif dan efektif.
Langkah Nyata Menuju Digitalisasi Pemerintahan
Meskipun Pemkab Cirebon belum menerapkan WFH, pemerintah tetap menyiapkan langkah konkret menuju digitalisasi penuh. Sejumlah instansi mulai memanfaatkan sistem elektronik untuk mempercepat proses pelayanan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sudah meluncurkan layanan online untuk pembuatan dokumen kependudukan. Sementara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mulai menerapkan sistem antrian daring agar pemohon bisa memantau proses perizinan secara real time.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen Pemkab Cirebon untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pemerintah ingin memastikan semua sektor memiliki kesiapan yang sama sebelum menjalankan sistem kerja fleksibel seperti WFH.
“Kalau nanti semua sudah siap, tentu bisa kita kaji lagi. Tapi untuk sekarang, prioritas kami tetap pada pelayanan publik yang cepat, akurat, dan hadir langsung bagi masyarakat,” jelas Imron.
Respon ASN dan Masyarakat terhadap Kebijakan WFO
Kebijakan mempertahankan WFO mendapatkan berbagai tanggapan dari ASN dan masyarakat. Sebagian ASN mendukung langkah Bupati Imron karena menilai kebijakan tersebut realistis dengan kondisi daerah saat ini.
Seorang pegawai di Sekretariat Daerah mengungkapkan bahwa koordinasi pekerjaan berjalan lebih lancar saat seluruh pegawai hadir di kantor. Ia menyebutkan bahwa rapat daring sering terhambat jaringan dan keterlambatan komunikasi.
“Kalau rapat online sering terputus. Banyak data juga tidak bisa langsung diverifikasi. Jadi, sistem WFO memang paling efektif untuk sekarang,” ujarnya.
Sementara itu, masyarakat merasa terbantu karena pelayanan publik tetap tersedia secara langsung. Banyak warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital, sehingga sistem manual masih dianggap paling mudah.
Seorang warga Kecamatan Arjawinangun, Rina (34), menyampaikan bahwa pelayanan langsung di kantor memberi kepastian lebih cepat. “Kalau langsung datang ke kantor, kami bisa langsung dibantu petugas. Kalau lewat internet kadang bingung cara kirim berkas,” katanya.
Pemkab Cirebon Dorong Peningkatan Kualitas SDM
Untuk memperkuat kesiapan menuju sistem digital, Pemkab Cirebon mulai memfokuskan program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan. Pemerintah menyelenggarakan pelatihan penggunaan teknologi informasi bagi ASN agar setiap pegawai memahami sistem kerja modern.
Program pelatihan mencakup pelajaran dasar penggunaan aplikasi pelayanan publik, sistem manajemen data, hingga keamanan informasi. Dengan peningkatan kompetensi ini, ASN dapat mengoperasikan sistem digital secara profesional tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Imron menilai sumber daya manusia berperan penting dalam transformasi birokrasi. Pemerintah ingin memastikan setiap ASN mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, namun tetap mengutamakan etika pelayanan publik.
“Pegawai yang terampil dan disiplin akan mendorong pelayanan lebih cepat. Itu target utama kami,” kata Imron.
Kolaborasi dan Evaluasi Berkala
Pemerintah Kabupaten Cirebon juga melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem kerja WFO. Setiap dinas wajib melaporkan capaian kinerja dan hambatan yang muncul di lapangan. Evaluasi ini membantu pemerintah menilai kesiapan penerapan sistem kerja fleksibel di masa depan.
Pemkab Cirebon membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mengembangkan sistem kerja yang adaptif terhadap teknologi. Pemerintah ingin menciptakan model kerja yang efisien tanpa mengorbankan kedisiplinan dan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, Imron menginstruksikan setiap kepala dinas agar menanamkan budaya inovasi di lingkungan kerja. ASN harus berani memberikan gagasan baru untuk mempercepat pelayanan dan memperbaiki sistem birokrasi.
Kesimpulan
Keputusan Pemkab Cirebon belum terapkan WFH lahir dari pertimbangan matang antara efektivitas kerja, kesiapan teknologi, dan kepentingan masyarakat. Pemerintah menilai pelayanan publik harus menjadi prioritas utama, karena masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah yang sigap dan mudah diakses.
Langkah Pemkab Cirebon menunjukkan komitmen kuat untuk membangun sistem pemerintahan yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada hasil. Pemerintah tetap membuka peluang perubahan di masa depan ketika seluruh infrastruktur digital, sistem pengawasan, dan kesiapan SDM sudah terpenuhi.
Melalui langkah bertahap ini, Kabupaten Cirebon berupaya menciptakan birokrasi modern tanpa mengorbankan efisiensi pelayanan. Bupati Imron menegaskan, pelayanan publik yang cepat dan akurat tetap menjadi identitas utama pemerintahan Kabupaten Cirebon.
BACA JUGA : Gunawan Sekeluarga Terjebak di Aceh, Kisah Penuh Haru
BACA JUGA : Mayat di Kebun Durian Majalengka Ternyata Warga Cirebon
