CirebonShare.com – CIREBON, 22 Juli 2025 – Perjalanan dinas Cirebon menyita perhatian publik. Anggaran yang disediakan untuk aktivitas luar kota disebut sudah menipis, bahkan nyaris habis. Padahal, sejak awal tahun, Pemerintah Kota Cirebon sudah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi, membenarkan bahwa banyaknya undangan dari pemerintah pusat dan provinsi menjadi penyebab utama frekuensi perjalanan dinas yang tinggi. Kegiatan tersebut menuntut kehadiran langsung pejabat, mulai dari wali kota, wakil wali kota, hingga pejabat eselon II.
“Memang perjalanan dinas cukup padat, dan itu berdampak pada cepat habisnya anggaran,” ujar Agus Mulyadi.
Undangan dari Luar Kota Terus Datang
Menurut Agus, hampir setiap pekan Pemkot Cirebon menerima undangan kegiatan dari kementerian atau pemerintah provinsi. Bila wali kota berhalangan, tugas tersebut kerap diwakilkan oleh pejabat lain.
“Efisiensi tetap dijalankan, tetapi banyaknya undangan yang harus dihadiri secara langsung membuat kami tidak bisa menghindar,” katanya.
Ia menambahkan, meskipun kegiatan dilakukan oleh banyak pejabat, setiap perangkat daerah memiliki alokasi anggaran masing-masing. Oleh karena itu, ia tidak menyebut angka pasti total belanja perjalanan dinas dari seluruh OPD.
“Soal besarannya, masing-masing dinas punya anggaran sendiri. Jadi saya tidak hafal detailnya,” ujarnya.
Penambahan Anggaran di Perubahan APBD
Karena banyaknya kegiatan luar kota, Pemkot Cirebon berencana menambah anggaran perjalanan dinas dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Penambahan ini dianggap perlu untuk menjamin keberlangsungan pelayanan dan tugas kedinasan hingga akhir tahun.
Namun, di sisi lain, Agus menekankan bahwa Pemkot mulai mengurangi kegiatan fisik luar kota. Beberapa kegiatan telah dialihkan secara daring melalui Zoom atau platform digital lainnya.
“Sudah mulai banyak kegiatan dinas yang dilakukan via Zoom. Itu salah satu langkah efisiensi juga,” tuturnya.
Efisiensi Nyata di DP3APPKB
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Suwarso Budi Winarno, memberikan contoh konkret efisiensi anggaran. Instansi yang ia pimpin berhasil memangkas anggaran hingga hampir Rp2 miliar, termasuk di dalamnya biaya perjalanan dinas.
“Setelah ada arahan efisiensi, kami langsung evaluasi. Total pengurangan anggaran mencapai sekitar Rp1,9 miliar,” ungkap Budi.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan dinas selama ini banyak dilakukan di dalam kota atau secara daring. Dengan begitu, pemangkasan anggaran tidak mengganggu program kerja yang telah direncanakan.
Dana Perjalanan Hanya Rp150 Ribu
Hal menarik lainnya, Budi menyebut bahwa dana perjalanan dinas yang ia terima berasal dari BKKBN, bukan APBD Kota Cirebon. Nilainya pun sangat kecil, yakni hanya Rp150 ribu per kegiatan. Bahkan, dana untuk sopirnya lebih besar, karena diambil dari APBD.
“Saya hanya menerima Rp150 ribu per perjalanan karena sumbernya dari BKKBN. Sedangkan sopir saya menerima Rp400 ribu karena dananya dari APBD,” jelasnya.
Meski begitu, ia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya, yang penting tugas tetap berjalan dan anggaran digunakan secara bijak.
“Kalau itu sudah jadi keputusan pimpinan, ya kita ikut. Yang penting pelaksanaan kegiatan tetap lancar,” kata Budi.
Teknologi Sebagai Alternatif
Di tengah upaya efisiensi, teknologi menjadi solusi praktis yang mulai diterapkan. Banyak instansi mulai mengandalkan rapat daring untuk menggantikan pertemuan fisik. Hal ini tentu mengurangi kebutuhan perjalanan dinas secara signifikan.
Namun, belum semua kegiatan bisa dilakukan secara virtual. Agenda-agenda penting seperti koordinasi langsung antar-kementerian, diskusi teknis, atau pelatihan tertentu tetap menuntut kehadiran fisik.
“Kami selektif. Kalau memang bisa dilakukan secara daring, pasti kami lakukan. Tapi ada juga kegiatan yang harus tatap muka,” ujar seorang pejabat Pemkot.
Beban Fiskal Harus Dikendalikan
Melihat kondisi ini, evaluasi terhadap anggaran perjalanan dinas harus menjadi agenda rutin pemerintah daerah. Seleksi terhadap undangan perlu dilakukan, termasuk menentukan kegiatan mana yang benar-benar membutuhkan kehadiran langsung.
Beberapa daerah bahkan sudah menetapkan indikator efektivitas perjalanan dinas. Jika hasil atau manfaat dari kegiatan tersebut tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, maka ke depannya perjalanan serupa bisa ditiadakan.
Cirebon diharapkan dapat menerapkan kebijakan serupa agar efisiensi tidak hanya bersifat sementara, tetapi menjadi budaya kerja yang konsisten.
Harapan Publik terhadap Transparansi
Masyarakat berharap agar penggunaan anggaran, khususnya perjalanan dinas, dilakukan secara transparan dan proporsional. Dalam situasi fiskal yang ketat, publik tentu menyoroti bagaimana pejabat menggunakan fasilitas negara.
Beberapa warganet juga menyuarakan harapan agar lebih banyak kegiatan dilakukan secara daring agar dana bisa dialihkan ke program yang lebih menyentuh masyarakat langsung.
“Daripada terus ke luar kota, lebih baik anggarannya dipakai untuk pelayanan publik,” tulis salah satu komentar di media sosial.
Perjalanan Dinas Jangan Jadi Beban
Efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, tapi juga soal manajemen prioritas. Jika kegiatan luar kota bisa diwakili atau dilakukan secara daring, maka opsi itu harus dikedepankan. Perjalanan dinas memang penting, tetapi bukan satu-satunya cara untuk menjaga komunikasi antarlembaga.
“Kami tidak ingin hanya fokus memangkas. Yang kami tekankan adalah keefektifan dan manfaat dari setiap perjalanan,” kata seorang staf perencanaan di lingkungan Pemkot Cirebon.
Kesimpulan: Seimbangkan Tugas dan Anggaran
Kisah perjalanan dinas Cirebon memperlihatkan dilema antara tuntutan kerja dan keterbatasan anggaran. Undangan dari pemerintah pusat dan provinsi memang penting, tetapi efisiensi juga harus ditegakkan agar keuangan daerah tetap sehat.
Langkah-langkah seperti memanfaatkan teknologi, seleksi kegiatan, hingga penyusunan ulang alokasi anggaran harus terus dilakukan. Dengan begitu, kegiatan pemerintahan tetap berjalan, dan publik merasa yakin bahwa anggaran digunakan secara tepat.
BACA JUGA : Bupati Imron Pakai Uang Pribadi untuk Dinas
BACA JUGA : Pesepeda Cirebon Juara MTB 2025, Harumkan Daerah
