CirebonShare.com – Kabupaten Cirebon, 19 Agustus 2025 – Perombakan DPUTR Kabupaten Cirebon kembali menjadi sorotan setelah Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mengemukakan desakan agar dilakukan perombakan total pejabat di internal Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon.
Desakan tersebut muncul setelah adanya evaluasi kinerja dinas yang dinilai kurang maksimal dan tidak transparan dalam menjalankan program kerja maupun perjanjian yang telah dibuat. Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, mengaku sepakat dengan pernyataan mantan anggota DPRD periode 2019-2024, Yoga Setiawan, yang menekankan perlunya “bedol desa” di DPUTR, atau mengganti seluruh struktur kepemimpinan dinas.
“Saya menilai instansi yang satu ini (DPUTR) tidak mampu menjalankan tugasnya secara maksimal. Maka, apa yang disampaikan Yoga itu benar adanya,” kata Lukman, Jumat (15/08/2025).
Politisi dari PDI Perjuangan ini menambahkan, isu perombakan DPUTR sudah sering ia sampaikan dalam berbagai rapat komisi. Menurutnya, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, bahkan kepala seksi perlu diganti jika terbukti tidak menjalankan tugas dengan optimal.
Alasan DPRD Mendesak Perombakan
Lukman menyebut ada sejumlah alasan yang mendasari desakan perombakan total di DPUTR Kabupaten Cirebon. Salah satunya adalah ketidakmampuan dinas menjelaskan program kerja dan perjanjian yang sudah disusun secara rinci dan transparan.
“Setiap rapat komisi, mereka tidak pernah bisa menjabarkan hasil evaluasi pekerjaan secara detail. Tidak terbuka. Seolah pengawasan dari dewan tidak dianggap,” ucap Lukman.
Selain itu, keterlambatan realisasi anggaran murni tahun 2025 menjadi sorotan serius. Padahal, anggaran perubahan telah disahkan, tetapi pekerjaan dari anggaran murni baru dimulai.
“Sekarang aneh, anggaran perubahan sudah diketok, tapi pekerjaan dari anggaran murni justru baru dimulai. Harusnya Agustus ini sudah selesai. Sangat mengecewakan,” tegasnya.
Keterlambatan ini dinilai dapat berdampak pada pelaksanaan proyek dan program pembangunan di Kabupaten Cirebon, terutama infrastruktur publik yang menjadi tanggung jawab DPUTR.
Kritik Publik dan Tindakan DPUTR
Menurut Lukman, dinas juga pasif menanggapi kritik dari masyarakat. Bukannya memperbaiki kinerja, DPUTR dinilai lebih sering mengabaikan masukan warga.
“Masyarakat sudah menyampaikan kritik, tapi mereka malah leha-leha. Bahkan sampai warga harus turun aksi protes. Itu karena anggaran dan program tidak dijalankan dengan serius,” ujarnya.
Lukman menekankan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam terhadap kinerja OPD yang dianggap tidak optimal. “Dikritik itu biasa, bagian dari pengawasan. Kami di DPRD tidak akan diam,” pungkasnya.
Di sisi lain, Plt Kepala DPUTR Kabupaten Cirebon, R Tommy Hendrawan, memilih enggan menanggapi desakan perombakan tersebut. “Biarkan saja, ga usah ditanggapi,” singkatnya.
Dampak Perombakan bagi Program Pembangunan
Perombakan total di DPUTR tentu memiliki dampak signifikan terhadap jalannya program pembangunan di Kabupaten Cirebon. Dengan adanya pimpinan baru, diharapkan manajemen proyek menjadi lebih transparan, efisien, dan tepat waktu.
Selain itu, transparansi dalam pelaporan anggaran dan progres pekerjaan menjadi fokus utama. DPRD menekankan pentingnya keterbukaan agar masyarakat dapat memantau realisasi program pembangunan yang menggunakan anggaran daerah.
Proses Pengawasan DPRD terhadap OPD
Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon bertindak sebagai pengawas internal OPD, khususnya terkait pekerjaan umum dan tata ruang. Dalam rapat komisi, DPRD menilai capaian kinerja DPUTR perlu diperiksa lebih detail, termasuk:
- Realisasi Anggaran: Memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan tahunan.
- Transparansi Program: Menilai kemampuan DPUTR menjelaskan kegiatan dan progres proyek kepada DPRD.
- Respons Publik: Meninjau respons dinas terhadap kritik masyarakat dan laporan warga.
Lukman menegaskan bahwa pengawasan ini akan terus dilakukan hingga ada perbaikan signifikan dalam kinerja DPUTR.
Sejarah Singkat Isu Kinerja DPUTR
Isu ketidakmampuan DPUTR bukan pertama kali muncul. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai proyek infrastruktur sering mengalami keterlambatan. Beberapa warga bahkan mengaku kecewa karena fasilitas publik tidak selesai sesuai jadwal.
Kritik terhadap kinerja DPUTR sebelumnya juga mencuat melalui forum DPRD, media lokal, dan aspirasi warga. Namun, hingga kini perubahan signifikan belum terlihat.
Harapan dari Masyarakat
Masyarakat Kabupaten Cirebon berharap adanya perombakan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
Beberapa warga mengaku, selama ini pengawasan dari DPRD belum efektif mengingat dinas yang bersangkutan masih lambat merespons kritik. Dengan adanya pimpinan baru, diharapkan proyek pembangunan berjalan lebih tepat waktu dan transparan.
Perspektif Ahli Tata Kelola Pemerintahan
Pakar tata kelola pemerintahan dari Universitas Cirebon, Dr. Arif Santoso, menekankan bahwa perombakan struktural di OPD bisa menjadi solusi jika memang terdapat hambatan kinerja yang sistemik.
“Pergantian pejabat dapat memberikan energi baru dan memperbaiki mekanisme internal. Namun, pergantian harus disertai evaluasi menyeluruh agar tidak sekadar mengganti wajah tanpa memperbaiki kinerja,” jelas Arif.
Ia menambahkan, peran DPRD sebagai pengawas juga harus konsisten memantau realisasi program agar perubahan struktural berdampak positif pada masyarakat.
Langkah Berikutnya DPRD dan DPUTR
Saat ini, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon terus memantau perkembangan internal DPUTR. DPRD menekankan beberapa langkah strategis:
- Melakukan audit kinerja internal DPUTR secara menyeluruh.
- Meminta laporan rinci terkait progres proyek dan penggunaan anggaran.
- Memberikan rekomendasi perbaikan sebelum mempertimbangkan perombakan total.
Sementara itu, DPUTR diharapkan dapat segera merespons kritik dengan memperbaiki tata kelola internal, memperjelas laporan progres proyek, dan meningkatkan transparansi.
Kesimpulan
Desakan perombakan DPUTR Kabupaten Cirebon menjadi bukti perhatian DPRD terhadap kualitas pelayanan publik. Evaluasi kinerja dinas, keterlambatan realisasi anggaran, serta respons yang lamban terhadap kritik masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong rekomendasi perombakan.
Dengan langkah ini, DPRD berharap manajemen proyek menjadi lebih efektif, transparan, dan tepat waktu, sehingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cirebon dapat dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat.
BACA JUGA : Proyek Gedung Setda, Nashrudin Azis Diperiksa Kejaksaan
BACA JUGA : Beban Penarikan PBB Dikeluhkan Pemdes Kabupaten Cirebon
JANGAN LEWATKAN!! : Pasang Iklan Gratis di CirebonShare.com Selama Agustus
