Polresta Cirebon Dukung Swasembada Jagung di Desa

CirebonShare.com – Kabupaten Cirebon, 4 Agustus 2025 – Polresta Cirebon dukung swasembada jagung sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Program ini saat ini terus digalakkan di berbagai wilayah Indonesia. Di Kabupaten Cirebon, langkah konkret dilakukan dengan menggandeng pemerintah desa melalui program swasembada jagung.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) menjadi bentuk nyata dari sinergi lintas sektor. Kepolisian, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat lokal bersama-sama mendorong produktivitas pertanian, khususnya komoditas jagung.

Kegiatan MoU ini digelar pada Senin, 4 Agustus 2025. Acara berlangsung di RM Bageur Tengkleng, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun. Polresta Cirebon dukung swasembada jagung melalui kerja sama ini sebagai wujud komitmen membangun ketahanan pangan berbasis desa.

Kolaborasi ini menjadi titik awal gerakan strategis dalam sektor pertanian lokal. Potensi pertanian yang ada di Kabupaten Cirebon akan lebih dioptimalkan melalui dukungan langsung dari pemerintah desa.

Dengan melibatkan kepala desa sebagai ujung tombak pelaksanaan, Polresta Cirebon dukung swasembada jagung bukan sekadar slogan. Ini adalah gerakan nyata untuk memperkuat kemandirian pangan dari tingkat desa menuju nasional.

Sinergi Lintas Sektor dalam Program Ketahanan Pangan

Hadir dalam kegiatan ini sejumlah tokoh penting, antara lain Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni SIK SH MH, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Dr Deni Nurcahya MSi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Iwan Ridwan Hardiawan S.Sos M.Si, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Drs Erus Rusmana MSi, serta Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC), Muali.

Kolaborasi ini bukan hanya simbolis, melainkan bagian dari gerakan nyata menyikapi tantangan global yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan dan energi.

Kapolresta Cirebon Tekankan Kemandirian Pangan

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, dalam sambutannya menegaskan bahwa MoU ini adalah bentuk tanggung jawab bersama dalam menyikapi situasi global yang semakin tidak menentu. Perang, krisis energi, dan disrupsi rantai pasok global telah menimbulkan kekhawatiran yang nyata bagi ketersediaan pangan di tingkat lokal maupun nasional.

“Indonesia harus belajar dari kondisi global saat ini. Ketergantungan terhadap negara lain dalam urusan pangan dan energi sangat berisiko. Maka dari itu, kita harus membangun kemandirian pangan dari desa,” ujar Kombes Pol Sumarni.

Menurutnya, program swasembada jagung ini merupakan langkah strategis karena jagung merupakan salah satu komoditas penting yang dibutuhkan oleh masyarakat dan industri pangan.

Pemerintah Desa Diminta Aktif Pantau Produksi Riil

Kapolresta Sumarni menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan dalam proses produksi pertanian. Ia mengajak para kuwu (kepala desa) untuk tidak hanya melaporkan hasil panen secara administratif, tetapi juga memastikan bahwa data tersebut benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

“Seringkali kita lihat laporan menunjukkan jagung sudah panen, tapi di lapangan tidak ada hasil yang nyata. Sekarang saatnya kita bekerja lebih jujur dan transparan. Para kuwu harus menjadi pengawas sekaligus pelaksana ketahanan pangan di wilayah masing-masing,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Polresta Cirebon juga menyatakan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan TNI, yang selama ini lebih fokus pada ketahanan beras, sementara Polri mendukung ketahanan jagung.

Data Lahan dan Proyeksi Hasil Panen Jagung

Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Cirebon, luas lahan jagung di wilayah ini mencapai sekitar 406 hektare. Jika seluruh lahan dapat digarap dan panen secara maksimal, maka hasilnya diperkirakan mencapai 4.060 ton jagung pipil.

Angka ini tentu menjadi potensi besar dalam mewujudkan swasembada pangan di tingkat regional. Namun untuk mewujudkannya, dibutuhkan kerja sama lintas sektor, pengawasan yang ketat, serta pelibatan aktif masyarakat desa.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Siap Dampingi

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Dr Deni Nurcahya MSi, menyatakan dukungannya terhadap program ini. Ia menyebut bahwa dinasnya siap memberikan pendampingan teknis kepada petani dan pemerintah desa yang turut dalam program swasembada jagung.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Drs Erus Rusmana MSi. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah tonase hasil panen, melainkan juga dari kesinambungan produksi dan kesejahteraan petani.

“Kami akan memantau bersama bagaimana pola tanam, pemanfaatan lahan, serta distribusi hasil panen. Harus ada sistem yang menjamin keberlanjutan,” jelasnya.

Kepala DPMD Serukan Komitmen dan Evaluasi Berkala

Dalam sambutannya, Kepala DPMD Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan, menegaskan bahwa program ini harus dilaksanakan secara serius dan bukan hanya sebatas formalitas administratif. Ia meminta agar pemerintah desa tidak ragu mengalokasikan lahan yang tersedia demi peningkatan ketahanan pangan.

“Program ini bukan proyek jangka pendek. Ini adalah investasi sosial dan ekonomi yang harus kita evaluasi bersama dari waktu ke waktu,” ujarnya.

Menurut Iwan, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan arahan yang jelas mengenai perlunya langkah antisipatif terhadap potensi krisis sosial akibat kelangkaan pangan. Karena itu, pemerintah daerah wajib menindaklanjutinya secara konkret di lapangan.

Fokus pada Kesejahteraan Petani dan Pencegahan Penyimpangan

Kapolresta Cirebon juga menyoroti pentingnya mengawasi distribusi pupuk bersubsidi dan ketersediaan benih unggul agar tidak terjadi penyimpangan. Ia meminta masyarakat melaporkan bila ada praktik curang, termasuk penyalahgunaan pupuk dan praktik oplosan beras.

“Kami tidak akan mentolerir siapa pun yang mencoba bermain-main dengan kebutuhan dasar rakyat. Jika ada laporan, akan kami tindaklanjuti sampai ke akar,” tegasnya.

Program Berkelanjutan Berbasis Desa

Model pelaksanaan program ini akan berbasis desa. Setiap desa diharapkan mengelola lahan pertanian jagung secara optimal dan membentuk tim monitoring yang terdiri dari unsur desa, penyuluh pertanian, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Pendekatan ini diyakini akan memperkuat pengawasan dan memudahkan pelaporan hasil produksi.

Selain itu, keterlibatan langsung para kuwu dalam pengelolaan data dan lahan akan mendorong akurasi informasi serta meminimalkan praktik manipulasi data panen.

Kolaborasi Cirebon Bangun Ketahanan Pangan Mandiri

Program ini menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat desa dapat membentuk fondasi ketahanan pangan yang kuat. Dengan melibatkan semua elemen dalam satu visi yang sama, swasembada jagung bukan sekadar wacana, tetapi menjadi gerakan nyata yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Semangat kolaborasi ini juga membuka peluang investasi di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan berorientasi pada kemandirian lokal.

Kesimpulan

Program swasembada jagung yang diinisiasi oleh Polresta Cirebon dan pemerintah desa di Kabupaten Cirebon bukan hanya upaya pertanian semata. Ini adalah gerakan kolektif untuk memperkuat kemandirian bangsa dalam hal pangan. Dengan melibatkan tokoh desa, instansi pemerintah, dan aparat keamanan, program ini bisa menjadi model ketahanan pangan di daerah lain.

Ketika pemerintah dan masyarakat bersatu untuk melindungi sumber daya dan menjamin pangan lokal, maka kedaulatan bangsa menjadi lebih kuat. Polresta Cirebon telah menunjukkan bahwa keamanan bukan hanya soal menjaga ketertiban, tapi juga tentang menjaga keberlanjutan hidup masyarakat melalui ketahanan pangan.

Jumlah Pembaca : 123