CirebonShare.com – Cirebon, 29 Oktober 2025 – status siaga bencana banjir – Pemerintah Kota Cirebon menetapkan status siaga bencana banjir untuk menghadapi musim hujan tahun ini. Walikota Cirebon mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang berlaku sejak Oktober 2025 hingga Maret 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Cirebon, Andi Wibowo, menjelaskan keputusan ini saat ditemui di Balaikota Cirebon pada Selasa (28/10/2025). “Status ini menjadi dasar bagi seluruh unsur terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi,” ujarnya.
Selain itu, Walikota menginstruksikan BPBD memastikan kesiapan sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, kelurahan, serta relawan kebencanaan.
“Kami memprediksi puncak musim hujan terjadi pada Desember 2025 hingga Januari 2026. Namun, kami menetapkan status siaga sejak Oktober 2025 hingga Maret 2026 agar persiapan lebih matang,” jelas Andi.
Identifikasi Titik Rawan Banjir dan Longsor
BPBD Kota Cirebon memetakan wilayah rawan banjir berdasarkan evaluasi bencana tahun sebelumnya. Kecamatan Lemahwungkuk, Kecamatan Pekalipan, Kecamatan Harjamukti, dan Kelurahan Kalijaga termasuk wilayah prioritas pemantauan.
Sementara itu, BPBD menaruh perhatian khusus pada Kelurahan Argasunya karena memiliki risiko longsor tinggi. Dengan demikian, petugas secara berkala memantau kondisi tanah dan curah hujan di area tersebut.
Selain memantau, petugas melakukan langkah mitigasi dini, termasuk pembersihan saluran air dan koordinasi dengan warga setempat. Hal ini membantu meminimalkan dampak saat hujan deras melanda wilayah rawan.
“Kami terus memantau wilayah rawan secara intensif. Selain itu, kami menyiapkan tim tanggap darurat untuk merespons situasi darurat,” tambah Andi.
Strategi Mitigasi Banjir
BPBD Kota Cirebon menerapkan beberapa strategi mitigasi untuk mengurangi risiko bencana. Pertama, mereka meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak kelurahan.
Selain itu, BPBD mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak menutup saluran air. Kegiatan ini terbukti efektif mencegah penyumbatan yang dapat memperparah banjir.
Selanjutnya, pemerintah membentuk 12 Kelurahan Tangguh Bencana di wilayah rawan. Kelurahan tersebut rutin mengadakan pelatihan, simulasi tanggap darurat, dan komunikasi antarwarga. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesiapsiagaan tinggi ketika banjir terjadi.
“Kami ingin warga mampu menghadapi bencana secara mandiri. Mereka belajar evakuasi cepat, pertolongan pertama, dan koordinasi dengan aparat setempat,” jelas Andi.
Kesiapsiagaan Masyarakat
BPBD menyelenggarakan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan keterampilan tanggap darurat masyarakat. Pelatihan mencakup pertolongan pertama, teknik evakuasi, dan manajemen bencana di tingkat RT dan kelurahan.
Selain itu, masyarakat didorong memantau informasi cuaca melalui kanal resmi pemerintah. Setiap laporan warga mengenai potensi banjir atau longsor akan ditindaklanjuti segera. Hal ini memastikan respons cepat dan tepat.
“Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat harus aktif menjaga lingkungan dan mengikuti arahan saat bencana terjadi,” tambah Andi.
BPBD juga mengedukasi warga untuk menyiapkan perlengkapan darurat, seperti senter, makanan siap saji, obat-obatan, dan dokumen penting. Dengan demikian, masyarakat dapat merespons bencana dengan cepat dan aman.
Kolaborasi dengan Aparat dan Relawan
BPBD membentuk tim kolaboratif bersama TNI, Polri, dan relawan kebencanaan. Setiap tim memiliki tugas spesifik: tim pertama menangani evakuasi warga terdampak, tim kedua menyalurkan logistik, dan tim ketiga mengelola komunikasi darurat.
Selain itu, tim BPBD melakukan simulasi penanganan bencana secara rutin. Simulasi ini membantu aparat dan masyarakat memahami prosedur tanggap darurat, rute evakuasi, dan koordinasi antarinstansi.
“Koordinasi lintas sektor memastikan respons cepat, tepat, dan terorganisir. Dengan kerja sama yang baik, risiko bencana dapat diminimalkan,” jelas Andi.
Prediksi Musim Hujan
BMKG memprediksi puncak musim hujan terjadi pada Desember 2025 hingga Januari 2026. Oleh karena itu, Pemkot Cirebon menetapkan status siaga lebih awal untuk memberi waktu persiapan maksimal.
BPBD menekankan warga memantau informasi resmi secara rutin. Selain itu, warga diminta melaporkan potensi banjir atau longsor kepada aparat setempat agar dapat ditindaklanjuti segera.
“Kesiapsiagaan melibatkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Dengan begitu, kita bisa menekan risiko kerugian akibat bencana,” tambah Andi.
Tips Kesiapsiagaan Bagi Warga Kota Cirebon
- Pantau informasi resmi: Gunakan aplikasi BPBD dan media pemerintah untuk status cuaca dan peringatan dini.
- Siapkan perlengkapan darurat: Lampu senter, obat-obatan, makanan siap saji, dan dokumen penting harus siap.
- Kenali jalur evakuasi: Pelajari rute evakuasi di setiap kelurahan tangguh bencana.
- Bersihkan lingkungan: Pastikan selokan, saluran air, dan sungai bebas dari sampah.
- Ikuti pelatihan: Pelatihan BPBD meningkatkan keterampilan tanggap darurat dan evakuasi cepat.
- Bangun kesadaran kolektif: Ajak tetangga dan keluarga turut menjaga keamanan lingkungan.
Selain itu, masyarakat dianjurkan membuat rencana darurat keluarga. Rencana ini mencakup jalur evakuasi, titik kumpul aman, serta kontak darurat instansi dan tetangga. Dengan begitu, keluarga dapat menanggapi bencana secara terorganisir.
Langkah Pemerintah Kota Cirebon
Pemkot memantau curah hujan, kondisi sungai, dan laporan warga secara berkala. Mereka menyiapkan peralatan darurat, tim tanggap cepat, dan sarana komunikasi untuk menjangkau warga terdampak.
Selain itu, pemerintah melakukan inspeksi rutin di tanggul, saluran drainase, dan daerah rawan longsor. Pemeriksaan ini memastikan sarana mitigasi berfungsi dengan baik.
“Kami berharap musim hujan berlangsung aman. Namun, kesiapsiagaan tetap kami tingkatkan agar siap menghadapi segala kemungkinan,” jelas Andi.
Pemkot juga mengoptimalkan penggunaan teknologi, seperti aplikasi pelaporan bencana, sensor curah hujan, dan sistem peringatan dini. Inovasi ini membantu pemerintah serta masyarakat merespons bencana lebih cepat.
Harapan Pemerintah dan Masyarakat
Andi menegaskan, semua langkah ini bertujuan melindungi warga dari risiko bencana. Pemkot berharap warga aktif mengikuti arahan pemerintah dan menjaga lingkungan sekitar.
“Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, kita dapat menghadapi musim hujan dengan lebih aman. Semoga banjir besar tidak terjadi,” tutupnya.
Selain itu, masyarakat diimbau tidak panik ketika hujan deras turun. Warga diminta tetap waspada, mengikuti jalur evakuasi, dan memanfaatkan informasi resmi dari BPBD.
Kesimpulan
Penetapan status siaga bencana banjir oleh Walikota Cirebon menunjukkan komitmen pemerintah melindungi masyarakat. Pemerintah aktif melakukan mitigasi, memantau wilayah rawan, dan melibatkan warga dalam kesiapsiagaan.
Dengan koordinasi lintas sektor, pelatihan masyarakat, dan penggunaan teknologi peringatan dini, Kota Cirebon berupaya meminimalkan dampak musim hujan. Langkah-langkah ini memastikan warga siap menghadapi potensi banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya.
JANGAN LEWATKAN !! : Fun Run Ramayana Pace 2025 di Cirebon
BACA JUGA : Hari Sumpah Pemuda ke-97, KNPI Kota Cirebon Serukan Aksi Nyata
BACA JUGA : Truk Terperosok ke Jurang di Kuningan
