CirebonShare.com – Cirebon, 4 September 2025 – Wamendagri Tinjau Gedung DPRD Cirebon. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, melakukan kunjungan langsung ke Gedung DPRD Kabupaten Cirebon yang mengalami kerusakan parah akibat aksi anarkis massa pada Sabtu, 30 Agustus 2025.
Kedatangan Bima Arya disambut jajaran Forkopimda Kabupaten Cirebon, termasuk Bupati Cirebon Drs Imron MAg, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Dr Sophi Zulfia SH MH, serta Sekretaris Dewan (Sekwan). Dalam momen Wamendagri Tinjau Gedung DPRD tersebut, Bima Arya tidak hanya melihat kondisi fisik gedung, tetapi juga memberikan sejumlah arahan dan pesan penting dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Apresiasi Koordinasi Forkopimda
Dalam pernyataannya, Wamendagri Bima Arya menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Forkopimda Kabupaten Cirebon dalam merespons insiden perusakan gedung DPRD. Ia menilai koordinasi yang baik antara Bupati, DPRD, dan aparat keamanan menjadi faktor kunci dalam menjaga situasi tetap kondusif.
“Kami mengapresiasi Pak Bupati dan jajaran Forkopimda yang sudah memiliki cooling system koordinasi dan silaturahmi yang baik. Saat peristiwa ini terjadi, Forkopimda bergerak cepat mengambil langkah penanganan,” ujar Bima Arya usai meninjau ruangan-ruangan yang mengalami kerusakan.
Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya memperkuat komunikasi dan dialog dengan masyarakat agar potensi konflik dapat diantisipasi sejak dini.
“Mendagri mengingatkan agar semua pihak bisa menahan diri. Maka, dialog menjadi kunci dalam mengatasi konflik,” tegasnya.
Pesan Khusus: Prioritas pada Dialog dan Pemulihan
Selain menekankan pentingnya komunikasi, Bima Arya juga menyampaikan pesan dari Mendagri terkait percepatan pemulihan. Ia menegaskan, pelayanan publik dan roda pemerintahan harus tetap berjalan meski fasilitas fisik DPRD mengalami kerusakan.
“Kami mengapresiasi koordinasi antara Bupati, Sekwan, dan Ketua DPRD yang langsung bergerak cepat memastikan pemulihan berjalan,” ujarnya.
Mengenai aspek anggaran, Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah pusat menunggu laporan kemampuan fiskal daerah sebelum membahas kemungkinan bantuan lebih lanjut. Ia juga menyampaikan agar pemerintah daerah menunda kegiatan seremonial yang tidak esensial, untuk menghindari hal-hal yang berpotensi memicu gejolak di masyarakat.
Sikap Tegas Bupati Cirebon
Bupati Cirebon, Drs Imron MAg, menegaskan bahwa perbaikan gedung DPRD merupakan prioritas karena menyangkut kelancaran fungsi lembaga legislatif. Ia menyebutkan, pemerintah daerah bersama DPRD telah menyepakati anggaran untuk mempercepat proses pemulihan.
“DPRD itu lembaga vital, aktivitasnya tidak boleh berhenti. Langkah efisiensi dari beberapa dinas akan dilakukan demi percepatan perbaikan,” kata Bupati Imron.
Ia juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar menyampaikan aspirasi melalui jalur yang baik tanpa merusak fasilitas negara.
“Pemda terbuka menerima aspirasi masyarakat, jangan sampai merusak aset negara,” imbuhnya.
Komitmen DPRD: Tidak Ada Libur
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH, menegaskan bahwa aktivitas DPRD tetap berjalan meskipun gedung mengalami kerusakan parah.
“Kami sepakat bersama Ketua Fraksi dan anggota lainnya. Kegiatan rapat tetap berlangsung di ruang-ruang yang masih bisa digunakan,” ucapnya.
Menurut Sophi, DPRD tidak mengambil libur setelah insiden tersebut. Agenda rapat paripurna tetap digelar di ruang Abhimata, yang dinilai masih layak untuk digunakan.
“Sejak awal kami koordinasi dengan Sekwan. Paripurna tetap bisa dilakukan di ruang Abhimata, karena masih layak,” terangnya.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan memanfaatkan barang-barang yang masih bisa digunakan, sementara yang rusak akan diperbaiki secara bertahap.
“Kami juga sepakat meniadakan kunjungan luar daerah, fokus bertemu masyarakat,” pungkasnya.
DPRD Sebagai Lembaga Vital
Kerusakan pada gedung DPRD Kabupaten Cirebon menjadi sorotan publik karena lembaga ini memiliki peran vital dalam proses legislasi, pengawasan, dan penyusunan anggaran. Keberlangsungan aktivitas DPRD menjadi simbol bahwa fungsi demokrasi di daerah tetap berjalan meski menghadapi tantangan.
Dengan komitmen yang disampaikan oleh Ketua DPRD, masyarakat diharapkan tetap mendapatkan pelayanan optimal dan aspirasi mereka tetap bisa disalurkan melalui mekanisme yang ada.
Tantangan Pemulihan Pasca-Insiden
Proses pemulihan gedung DPRD diperkirakan tidak mudah. Selain membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, pemerintah daerah juga harus melakukan efisiensi anggaran pada dinas-dinas tertentu. Namun, dengan dukungan pemerintah pusat, Forkopimda, serta keterlibatan masyarakat, proses ini diharapkan dapat berjalan lancar.
Pemulihan tidak hanya menyangkut perbaikan fisik, tetapi juga pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, langkah-langkah transparan dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program menjadi hal yang sangat penting.
Penutup
Kunjungan Wamendagri Bima Arya ke Gedung DPRD Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa pemerintah pusat serius memantau dan mendukung pemulihan pasca-insiden. Apresiasi terhadap langkah cepat Forkopimda, sikap tegas Bupati, serta komitmen Ketua DPRD Sophi Zulfia menunjukkan bahwa roda pemerintahan di Kabupaten Cirebon tetap berjalan meski menghadapi ujian berat.
Ke depan, harapan besar tertuju pada terciptanya komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kejadian serupa tidak terulang. Dialog, transparansi, serta komitmen pelayanan publik menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas daerah.
BACA JUGA : Unjuk Rasa di Kota Cirebon Berujung Ricuh, Gedung DPRD Rusak
BACA JUGA : KDM Sebut Oknum Terlatih di Balik Demo Rusuh Bandung
