Pungli Tenaga Kerja di Cirebon Disorot DPRD, Perusahaan Diminta Bertindak Tegas
Dugaan pungli tenaga kerja di Cirebon kembali menjadi sorotan. Praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen di kawasan industri Cirebon Timur disebut masih terjadi dan merugikan para pencari kerja.
Keluhan dari masyarakat terus bermunculan, menandakan bahwa persoalan ini belum sepenuhnya terselesaikan.
DPRD Sebut Pungli Bukan Masalah Baru
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Ismiyatul Fatihiyah Yusuf, menegaskan bahwa praktik pungli dalam dunia kerja sudah berlangsung lama.
Menurutnya, pungli tenaga kerja di Cirebon merupakan persoalan berulang yang hingga kini belum mendapat solusi tuntas.
“Ini persoalan lama yang belum juga tuntas. Pencari kerja masih dibebani pungutan yang tidak semestinya,” ujarnya.
Peluang Kerja Tercoreng Praktik Ilegal
Keberadaan kawasan industri di Cirebon seharusnya menjadi peluang besar bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan pekerjaan.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya praktik percaloan dan pungli yang mencederai harapan tersebut.
Hal ini dinilai sangat merugikan, terutama bagi pencari kerja yang seharusnya bisa mendapatkan pekerjaan tanpa biaya tambahan.
Perusahaan Diminta Bertindak Tegas
Ismiyatul Fatihiyah Yusuf menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh tinggal diam.
Ia mendorong pihak manajemen untuk mengambil langkah tegas guna menutup celah praktik pungli tenaga kerja di Cirebon.
“Perusahaan harus bertindak tegas. Jangan sampai ada pembiaran terhadap praktik seperti ini,” tegasnya.
Soroti Nasib Tenaga Kerja Lokal
Selain pungli, DPRD juga menyoroti kondisi tenaga kerja lokal yang dinilai belum optimal.
Beberapa laporan menyebutkan adanya pekerja yang hanya mampu bertahan dalam waktu singkat, bahkan diduga mengalami tekanan hingga memilih mengundurkan diri.
Kondisi ini dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan pekerja lokal.
DPRD Akan Terus Kawal Kasus
Meski laporan yang masuk tidak sebanyak sebelumnya, DPRD Kabupaten Cirebon memastikan akan terus mengawal isu pungli tenaga kerja ini.
Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas dari pungutan liar.
“Kami ingin masyarakat bisa bekerja tanpa pungli,” pungkas Ismiyatul Fatihiyah Yusuf.
