CirebonShare.com – 17 Juli 2025 – Seorang ASN korban KDRT di Kabupaten Kuningan kini menghadapi ancaman sanksi kode etik dari instansinya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami ASN ini mengundang perhatian publik dan memicu diskusi serius tentang perlindungan ASN korban kekerasan, sekaligus dampak tekanan birokrasi yang mereka alami.
ASN Korban KDRT Terancam Sanksi Etik, Kenapa?
Perempuan berinisial LN telah bekerja sebagai ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan sejak tahun 2007. Selama lebih dari 18 tahun, LN melayani masyarakat dengan dedikasi tinggi. Namun, hidupnya berubah drastis saat ia menjadi korban KDRT oleh mantan suaminya, AK.
Anehnya, bukan perlindungan yang ia dapatkan, tetapi justru ancaman sanksi kode etik karena pernikahan siri dengan AK yang dilakukan beberapa tahun lalu. Situasi ini membuat LN merasa tertekan dan tidak mendapatkan keadilan yang layak sebagai ASN korban KDRT.
“Saya ini ASN korban KDRT, tapi kenapa justru saya yang ditekan dan diancam? Saya heran, kok bisa Disdikbud malah menyarankan saya kembali menikah dengan orang yang sudah menyakiti saya. Kalau tidak, katanya saya akan dikenai sanksi etik,” kata LN dengan nada kecewa pada Rabu, 16 Juli 2025.
Proses Mediasi yang Membuat LN Merasa Tersudutkan
Pada tanggal 2 Juli 2025, mantan suami LN, AK, mengajukan surat mediasi ke Disdikbud. Mediasi ini seharusnya menjadi langkah damai penyelesaian konflik, namun kenyataannya malah membuat LN merasa semakin tertekan.
Menurut LN, proses mediasi itu lebih memihak mantan suaminya. Pihak Disdikbud tidak mendukungnya, sehingga LN merasa dipaksa tunduk dan menerima kemauan AK.
“Saya bekerja di Disdikbud sejak 2007 dan selama ini tidak pernah mencoreng nama baik institusi. Namun, sekarang saya merasa tidak dilindungi. Saya dipaksa tunduk dan kembali ke pelaku KDRT,” ungkapnya.
Hal ini memperjelas kurangnya perlindungan dan pemahaman di lingkungan birokrasi terkait ASN korban kekerasan.
Tekanan Birokrasi Perburuk Kondisi Korban KDRT
Tekanan yang dialami LN tidak hanya berupa ancaman sanksi, tetapi juga berpengaruh buruk pada kesehatannya secara mental dan emosional. Sebagai korban kekerasan, ia sudah menghadapi trauma berat. Namun, tekanan tambahan dari instansi memperparah stres dan kecemasannya.
Psikolog menyatakan bahwa tekanan dari lingkungan kerja bisa meningkatkan risiko depresi dan menurunkan produktivitas. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menyediakan dukungan psikologis dan lingkungan kerja yang aman bagi ASN korban KDRT.
Harapan LN kepada Instansi Lebih Tinggi
Menghadapi situasi sulit tersebut, LN berharap Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan kementerian terkait mau turun tangan memberikan perlindungan.
“Saya berharap KASN dan kementerian dapat membantu agar saya tidak terus dipersulit. Saya ingin keadilan dan perlindungan,” ujarnya.
Harapan ini penting agar ASN korban KDRT tidak takut melapor dan mendapat dukungan yang layak.
Kasus KDRT di Kabupaten Cirebon Makin Mencuat
Kasus LN bukan yang pertama di Kabupaten Cirebon. Baru-baru ini, kasus dugaan penganiayaan lain juga dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Cirebon.
LN yang juga pengusaha rumah makan, pemilik RM Saluyu di Desa Kondangsari, melaporkan mantan suaminya ke PPA pada 12 Juli 2025. Laporan tercatat pada Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) tertanggal 11 Februari 2025.
Kejadian penganiayaan itu berlangsung pada malam Jumat, 7 Februari 2025, sekitar pukul 22.30 WIB, di dalam kamar LN.
Mengapa Perlindungan ASN Korban KDRT Sangat Penting?
Perlindungan ASN korban KDRT wajib didahulukan agar mereka bisa bekerja dengan tenang dan produktif. Beberapa langkah penting harus segera dijalankan, seperti:
- Memberikan pendampingan hukum dan psikologis secara terpadu.
- Menyediakan jalur pengaduan khusus dan cepat tanggap.
- Menghindari pemberian sanksi kode etik yang memberatkan korban.
- Melakukan pelatihan bagi pejabat instansi mengenai penanganan kasus KDRT.
Dengan demikian, ASN yang mengalami kekerasan bisa merasa aman dan terlindungi.
Peran KASN dan Kementerian dalam Penanganan KDRT ASN
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bertanggung jawab memastikan perlindungan ASN, terutama korban KDRT.
KASN harus mengawasi dan memantau agar kasus ini mendapat penanganan adil serta mendorong perbaikan sistem proteksi ASN di seluruh instansi.
Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harus mengeluarkan kebijakan khusus agar ASN korban KDRT bebas dari intimidasi dan diskriminasi.
Risiko Jika Kasus KDRT ASN Tidak Ditangani Serius
Kalau penanganan kasus KDRT ASN masih seperti ini, risikonya sangat besar, yaitu:
- Meningkatnya tingkat stres dan gangguan kesehatan mental ASN korban.
- Menurunnya kualitas dan produktivitas kerja di instansi pemerintah.
- Tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
- Munculnya diskriminasi dan intimidasi di tempat kerja terhadap korban.
Karena itu, perlindungan harus jadi prioritas utama.
Perjuangan LN Melawan Kekerasan dan Tekanan Birokrasi
LN tidak hanya berjuang melawan trauma kekerasan, tetapi juga stigma dan tekanan birokrasi yang menyudutkan dirinya.
Ia terus berusaha agar kasusnya mendapat perhatian yang layak dan mendorong perubahan.
“Saya ingin kasus saya menjadi contoh agar ASN lain yang menjadi korban tidak mengalami hal serupa tanpa perlindungan,” tuturnya.
Rekomendasi Kebijakan untuk Perlindungan ASN Korban KDRT
Berikut rekomendasi kebijakan penting untuk pemerintah:
- Membentuk Unit Perlindungan ASN Korban Kekerasan di tiap instansi.
- Menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor selama proses penyelesaian.
- Memberikan cuti khusus dan fleksibilitas kerja bagi ASN korban untuk pemulihan.
- Menindak tegas pelaku intimidasi dan diskriminasi dalam lingkungan kerja.
- Melakukan kampanye edukasi tentang KDRT untuk menghapus stigma.
Kesimpulan
Kasus ASN korban KDRT di Kuningan mengingatkan kita bahwa perlindungan menyeluruh bagi ASN korban kekerasan sangatlah penting. Institusi wajib memastikan korban tidak mendapat tekanan tambahan seperti ancaman sanksi etik yang tidak beralasan.
LN adalah contoh nyata kegagalan sistem birokrasi memberikan perlindungan. Dengan dukungan dari KASN dan kementerian, diharapkan kasus ini menjadi titik awal perubahan, agar ASN korban KDRT bisa bekerja dengan aman, nyaman, dan produktif.
BACA JUGA : Pengeroyokan Brutal Indramayu Tewaskan Pelajar
BACA JUGA : Kecelakaan Kerja Bangunan di Kuningan, Pekerja Tewas
JANGAN LEWATKAN : Kuliner Viral Cirebon Ramaikan Grage Mall
