Demo Mahasiswa di Kuningan Soroti Anggaran Pendidikan
Demo mahasiswa di Kuningan berlangsung pada Selasa, 14 April 2026, dengan mengangkat isu pengelolaan anggaran pendidikan daerah. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan.
Aksi ini menjadi sorotan publik karena menyentuh isu sensitif terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan.
Aksi Berlangsung Kondusif di Tengah Pengamanan Ketat
Di bawah terik matahari, para mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan penuh semangat. Meski sempat terjadi ketegangan, aksi tetap berjalan kondusif berkat pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
Sejumlah personel tampak berjaga di sekitar area gedung DPRD guna mengantisipasi potensi gangguan selama berlangsungnya demonstrasi.
Soroti Temuan BPK Soal Anggaran Pendidikan
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan untuk tahun anggaran 2024–2025.
Mahasiswa menilai temuan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan mengindikasikan potensi masalah serius dalam tata kelola keuangan daerah.
Indikasi Penyimpangan Anggaran
Sejumlah indikasi permasalahan diungkap dalam aksi tersebut, mulai dari selisih pengadaan laptop, kekurangan volume pekerjaan fisik, kelebihan pembayaran, hingga kekurangan setor pajak dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Menurut mahasiswa, berbagai temuan ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengelolaan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Ini bukan hanya soal angka di atas kertas, tapi menyangkut uang rakyat. Harus ada kejelasan aliran dana dan pihak yang bertanggung jawab,” tegas salah satu orator.
Desak Transparansi dan Peran Aktif DPRD
Mahasiswa menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam sektor pendidikan.
Mereka mendesak DPRD Kabupaten Kuningan untuk tidak membahas temuan tersebut secara tertutup, melainkan menyampaikannya secara terbuka kepada publik.
Aksi ini juga menuntut agar DPRD, khususnya Komisi IV, lebih aktif dalam mengawal dan menindaklanjuti temuan tersebut.
DPRD Temui Massa Aksi
Aksi demonstrasi mendapat respons langsung dari pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan. Wakil Ketua DPRD bersama sejumlah anggota dewan turun menemui massa aksi.
Kehadiran mereka disambut mahasiswa dengan harapan bahwa aspirasi yang disampaikan tidak hanya didengar, tetapi juga diwujudkan dalam langkah nyata.
“Jangan sampai DPRD hanya menjadi penonton. Kami akan terus mengawal isu ini sampai tuntas,” seru massa aksi.
Meningkatkan Kesadaran Pengawasan Anggaran
Demo mahasiswa di Kuningan ini menjadi sinyal meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pengawasan anggaran, khususnya di sektor pendidikan.
Sebagai sektor strategis dalam pembangunan daerah, pengelolaan anggaran pendidikan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat.
